Cegah Lawan Bumbung Kosong, Pengacara M Sholeh Daftar Cabup ke PDIP Sidoarjo

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pengacara senior yang terkenal dengan jargon "No Viral No Justice", M Sholeh meramaikan bursa calon kepala daerah Pilkada Sidoarjo 2024.

Didampingi puluhan relawan "No Viral No Justice", sosok pengacara kelahiran Krian Sidoarjo ini mendaftar sebagai calon bupati (cabup) ke DPC PDI Perjuangan (PDIP) Sidoarjo, Jl Jati Selatan Sidoarjo, Jumat (17/5/2024) sore.

Kata Sholeh, dirinya tidak bisa dipisahkan dengan Sidoarjo. Ia lahir dan tinggal di Krian Sidoarjo. Sehingga jika ia mencalonkan sebagai Bupati Sidoarjo, itu hal yang wajar. Dia tidak ingin dalam Pilkada Sidoarjo terdapat calon tunggal.

"Ojok sampek bumbung kosong," tandasnya.

Sholeh menegaskan alasannya harus maju dalam Pilkada Sidoarjo, karena tiga Bupati Sidoarjo sebelumnya, yang terjerat kasus korupsi, harus menjadi pembelajaran berharga.

"Betapa selama ini, dari pilkada ke pilkada, kita selalu salah, memandang calon pemimpin itu kudu onok duite, kudu trah kiai. Bagi saya itu tidak ada kaitannya semua," tandasnya.

Katanya, yang paling penting itu memilih pemimpin adalah dari rekam jejaknya. Ia mencontohkan Soekarno (Presiden RI) yang bukan orang kaya. Namun rekam jejaknya sejak muda seorang pejuang.

"Maka dia layak jadi pemimpin," tandasnya.

Nah, PDIP visinya adalah kerakyatan. Dan hal tersebut, kata Sholeh, telah dilakukannya selama 20 tahun. Hingga saat ini, Sholeh mengaku banyak membantu masyarakat.

Ketua DPC PDIP Sidoarjo Sumi Harsono menjelaskan, sejak dibuka pada 21 April lalu, ada enam orang yang mendaftar ke PDIP. Mereka mendaftar cabup, ada juga yang mendaftar cawabup. Jumlah pendaftar tersebut kemungkinan bisa bertambah.

"Karena memang PDI Perjuangan ingin memberikan kesempatan kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol, untuk bersama-sama berkontribusi bagi Sidoarjo ke depan," tandasnya.

Terkait koalisi, Sumi Harsono menyatakan pihaknya realistis karena PDIP belum bisa mengusung sendiri, karena jumlah kursinya sembilan. Sedangkan syaratnya minimal 10 kursi. PDIP harus koalisi, bisa dengan PKB, Gerindra, Golkar, atau partai-partai lainnya.

"Saat ini kami sudah menjalin komunikasi dengan partai partai lain," tandas Sumi.

Terkait wacana koalisi besar dan mengarah ke bumbung kosong karena calon tunggal, Sumi menegaskan, PDIP saat ini belum berpikir soal tersebut. PDIP masih fokus melakukan penjaringan cabup-cawabup. (sta/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News