Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Bambang Priyambodo saat memberi sambutan. Foto: Ist.
Dana yang bersumber dari APBD Kota Kediri tersebut akan diberikan kepada 172 Pokmas se-Kota Kediri untuk bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro.
Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai peruntukannya kepada Wali Kota Kediri melalui Dinkop UMTK paling lambat satu bulan setelah pencairan.
"Dana hibah yang tidak habis atau sisa, maka sisanya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat setelah kegiatan selesai atau setelah penyerahan SPJ," jelas Bambang.
Adapun bagi pokmas yang mengajukan bantuan dana hibah, persyaratannya adalah membuat proposal ke Wali Kota Kediri, dilampiri bukti-bukti berupa status kepemilikan bangunan, sarana prasarana, dan dilampiri surat keterangan domisili, berita acara, dll.
Sedangkan alur pelaksanaan pencairan dana hibah, Bambang menjelaskan, pertama dimulai dari pengajuan SK wali kota tentang penetapan daftar penerima hibah.
Kemudian dilanjut dengan sosialisasi/pengarahan kepada pokmas, selanjutnya proses pencairan/penyaluran, dilanjutkan dengan proses SP2D oleh BPPKAD, pembelian/pengadaan barang sarana prasarana untuk pelaku usaha mikro, dan terakhir proses SPJ dan monev.
"Saya berharap agar dana hibah ini bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan penerima hibah selalu menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
