Petugas dari SBMI saat mendatangi dua PMI yang telah dipulangkan dari Malaysia.
"Kami juga belum tahu apakah selama bekerja di Malaysia, yang bersangkutan menerima upahnya atau tidak," terangnya.
Bahkan, menurut dia, asuransi dan jaminan sosial mereka, juga tidak ada.
"Kami akan menelusuri kasus ini dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengupayakan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial untuk para TKI tersebut," tutur Bayu.
Selain itu, SBMI juga akan mengungkap siapa yang memberangkatkan ke luar negeri, untuk menjadi laporan ke pihak kepolisian. Jika terbukti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maka kasus tersebut merupakan kejahatan serius.
Hal itu, dikarenakan melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran untuk eksploitasi.
"Di Indonesia, hukuman bagi pelaku TPPO, termasuk terhadap pekerja migran diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," jelasnya.
Bayu menyebut, pelaku TPPO, dapat divonis hukuman paling singkat 3 tahun, dan paling lama lima belas tahun, tergantung berat-ringannya kasus dan peran pelaku.
"Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000," pungkasnya (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
