Petugas dari SBMI saat mendatangi dua PMI yang telah dipulangkan dari Malaysia.
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Dua orang perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi, mengalami gangguan kejiwaan setelah pulang dari Malaysia.
Kedua orang tersebut, ualah KTI (44) dan SN (50) asal Kecamatan Pesanggaran.
BACA JUGA:
- Ngaku Khilaf, Seorang Bapak di Banyuwangi Tega Cabuli Anak Kandungnya
- Tak Terima Rumahnya Jadi Tempat Parkir, Warga Banyuwangi Bacok Tetangganya saat Tahlilan
- Usai Makan Korban Jiwa WNA China, Spot Foto Kawah Ijen Banyuwangi Ditutup
- Kantor Imigrasi Blitar Deportasi Gadis Berkewarganegaraan Ganda ke Singapura
Koordinator Divisi Advokasi dan Penanganan Kasus DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banyuwangi, Arista Bayu Anggara menyebutkan, kedua PMI itu, dideportasi oleh Pemerintah Malaysia, dalam kondisi memprihatinkan.
"Keduanya mengalami depresi hingga gangguan kejiwaan," tutur Bayu, Senin (24/6/2024).
Kasus ini diungkap, setelah SBMI melakukan pendampingan pemulangan terhadap dua migran itu, serta berdasarkan laporan dari keluarga.
"Tapi kami tidak mengetahui bagaimana proses keberangkatannya, sampai mereka bisa bekerja hingga dideportasi dalam keadaan memprihatinkan," ungkap Bayu.
Setelah ditelusuri oleh SBMI, diduga keduanya bekerja ke Malaysia menggunakan jalur yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dimungkinkan menjadi korban perdagangan manusia.
"Kami menduga mereka direkrut dan dikirim ke luar negeri lewat jalur ilegal karena tidak dibawakan atau ditemukan catatan visa kerja dan hanya bawa badan ketika pulang," ujar Bayu.
Bayu mengatakan, jika dalam kondisi sakit dan mengalami kejiwaan, seharusnya, mereka tidak lolos medical check-up.
"Kami juga belum tahu apakah selama bekerja di Malaysia, yang bersangkutan menerima upahnya atau tidak," terangnya.
Bahkan, menurut dia, asuransi dan jaminan sosial mereka, juga tidak ada.
"Kami akan menelusuri kasus ini dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengupayakan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial untuk para TKI tersebut," tutur Bayu.
Selain itu, SBMI juga akan mengungkap siapa yang memberangkatkan ke luar negeri, untuk menjadi laporan ke pihak kepolisian. Jika terbukti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maka kasus tersebut merupakan kejahatan serius.
Hal itu, dikarenakan melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran untuk eksploitasi.
"Di Indonesia, hukuman bagi pelaku TPPO, termasuk terhadap pekerja migran diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," jelasnya.
Bayu menyebut, pelaku TPPO, dapat divonis hukuman paling singkat 3 tahun, dan paling lama lima belas tahun, tergantung berat-ringannya kasus dan peran pelaku.
"Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000," pungkasnya (rif)
