
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik melakukan pengawasan menjelang Pilkada 2024. Kali ini, pengawasan melibatkan seluruh komisioner dan staf.
Mereka door to door atau berkunjung dari satu rumah ke rumah lain untuk mempertanyakan sejumlah hal soal Pilkada Gresik 2024. Antara lain, uji petik kepatuhan dan ketaatan prosedur coklit (pencocokan dan penelitian).
Hasilnya, ditemukan fakta bahwa banyak masyarakat pemilih yang tidak tahu kapan pencoblosan Pilkada Gresik digelar.
"Temuan kami banyak masyarakat tidak tahu kapan gelaran Pilkada Gresik," ucap Komisioner Bawaslu Gresik Divisi Diklat dan Sumber Daya Manusia, Organisasi (SDMO), Robbah Khunaifih, Senin (1/7/2024).
Untuk itu, ia meminta pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) atau PPDP juga menyosialisasikan tanggal pencoblosan Pilkada Gresik, di samping melakukan coklit sesuai prosedur.
"Sampaikan kepada masyarakat, bahwa gelaran Pilkada Gresik akan dilaksanakan pada 27 November mendatang," katanya.
"Kami meminta KPU Gresik bertanggung jawab atas masih banyaknya pemilih yang tidak tahu kapan pencoblosan Pilkada Gresik," imbuhnya.
Khunaifih melanjutkan, Bawaslu Gresik menerjunkan 5 tim guna melakukan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada 2024.
Tim 1 dikomandani Ketua Bawaslu Gresik Achmad Nadhori terjun langsung ke Kecamatan Sangkapura dan Tambak, Pulau Bawean. Tim 2 dipimpin Habibur Rohman untuk wilayah Cerme, Duduksampeyan, Balongpanggang, dan Benjeng.
Sedangkan tim 3 diketuai Robbah Khunaifih melakukan supervisi pengawasan coklit di Kecamatan Bungah, Manyar, Gresik, dan Kebomas.
Adapun tim 4 dipimpin Rozikin turun langsung ke Kecamatan Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. Sementara tim 5 dikawal langsung oleh Rofa'atul Hidayah untuk wilayah Panceng, Dukun, Ujungpangkah, dan Sidayu.
"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan transparan, Bawaslu Gresik berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berlangsung secara adil dan jujur. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada," pungkas Achmad Nadhori. (hud/rev)