Lintas asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Pasuruan usai audiensi dengan Pj. Bupati Andriyanto.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Lintas asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Pasuruan melakukan audiensi dengan Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, Senin (17/6/2024).
Dalam audiensi tersebut, mereka berharap pelaksana proyek PL (penunjukan langsung) mengutamakan rekanan/pengusaha lokal, khususnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga: Proyek Revitalisasi Alun-Alun Bangil Tinggal Finishing
Menurut H. Fachrudin, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Cabang Pasuruan, berdasarkan data saat ini, CV lokal di Kabupaten Pasuruan yang SBU dan NIB-nya masih hidup sekira 100.
"Sebanyak 100 bendera yang update itu tersebar di Asosiasi Jasa Konstruksi Cabang Pasuruan," ujarnya.
Karena itu, Fachrudin minta kepada Pj Bupati Andriyono agar memprioritaskan rekanan lokal. Apalagi, jumlah paket PL konstruksi di Kabupaten Pasuruan sekira 1.000.
Baca Juga: PT BKP Dilaporkan Soal Proyek Gedung BPBD Pasuruan, Lujeng: Lelang Sudah Sesuai Prosedur
Menurutnya, jika setiap CV mendapat 5 SKP (sisa kemampuan paket), maka rekanan lokal hanya bisa menyerap 500 paket.
"Saya gak bilang pokir, semua tahu beberapa anggota DPRD nanggung utang ke rekanan. Biasanya yang anggaran kecil dibagikan ke sejumlah oknum LSM dan wartawan untuk pengamanan," ujar Fachrudin.
Belum lagi jumlah CV yang masih hidup juga tak menampung. "Solusinya pakai CV tetangga, Kota Pasuruan. Jika masih sisa bendera tetangga, tapi juga harus tetap menggadeng rekanan lokal," cetus Fachrudin.
Baca Juga: Khofifah Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Pasuruan
"Yang saya sayangkan dan ketua lintas asosiasi, rumor di OPD SDACKTR ada vendor asal Surabaya bawa 25 paket PL dan kesulitan dapat bendera," ungkap Fachrudin.
Bahkan, ia menyebut ada sebanyak 14 paket pipanisasi yang dikuasai T, asal Purwosari. Menurut Fachrudin, T bukan rekanan, tapi mengaku suruhan oknum anggota dewan.
Ia tak masalah jika ada rekanan dari luar Kabupaten Pasuruan yang mendapat paket pekerjaan, asalkan proyek tersebut bersifat spesialis. Misalnya, PJU, pertamanan, pengadaan buku, dan IT.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp3,9 Triliun
Sementara Kepala Dinas SDACKTR Kabupaten Pasuruan, Heru Farianto, mengaku tak tahu ada rekanan dari luar yang mendapat 25 pakat PL maupun soal 14 paket pipanisasi.
"Dari mana datanya? Coba ke Hariyo Kabag Cipta Karya," ujarnya bertanya balik kepada wartawan.
Baca Juga: Manajer Persekabpas Sebut Pemkab Pasuruan Tak Serius Jalani Inpres 3/2019
Sementara Hariyo menyebut tidak ada 14 paket pipanisasi yang dikuasai oknum. Termasuk vendor asal Surabaya yang mendapat 25 paket PL. "Setahu saya tidak ada," singkatnya. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
