Pj Gubernur Jatim saat menyerahkan SK pengangkatan PPPK di Graha Unesa.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup pemerintah provinsi pada 7.201 orang hasil rekrutmen tahun lalu di Graha Unesa, Selasa (23/7/2024).
Adhy berpesan kepada seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik, dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab, sejatinya para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki Jawa Timur untuk memajukan daerah.
BACA JUGA:
- Amanat Pj Gubernur Jatim saat Pimpin Apel Siaga Gabungan Pengendalian Karhutla di Trawas Mojokerto
- Pj Gubernur Jatim Lantik Pj Bupati Bondowoso dan Jombang
- Adhy Karyono: Jawa Timur Siap Majukan Industri Kelapa Berkelanjutan dan Wujudkan Ekonomi Hijau
- Khofifah Dorong Lulusan Pesantren Terapkan Siklus 3E agar jadi Pembelajar Sejati
"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," paparnya.
"Dan kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru baik SMA/SMK yang sudah lulus passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar," imbuhnya.
Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan. Namun, ditegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim, bahkan pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.
“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," kata Adhy.
Ia menyebut, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp8,9 triliun untuk PPPK.
