Deklarasi netralitas kepala desa/lurah se-Kabupaten Tuban untuk Pilkada 2024 di Aula Kodim 0811, Kamis (26/9/2024).
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Tuban meminta kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tuban agar bersikap netral saat proses pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Bawaslu kepada 328 kades dan lurah saat acara deklarasi netralitas kepala desa/lurah untuk Pilkada 2024 di Aula Kodim 0811 Tuban, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga: Lindra-Joko Menang 84 Persen, Ketua Tim Pemenangan: Terima Kasih Masyarakat Tuban
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, yang hadir di tengah-tengah deklarasi mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan netralitas kades atau lurah dalam proses Pilkada 2024 ini.
Ia mengingatkan ancaman pidana bagi kades atau lurah yang terbukti memihak atau turut secara aktif mendukung paslon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati.
"Untuk itu, kegiatan ini agar hal tersebut tidak terjadi. Sehingga, sosialisasi ini untuk memberikan edukasi bahwa dalam perundang-undangan Pilkada, hal itu dilarang," terangnya.
Baca Juga: Khofifah-Emil Unggul di TPS Lapas Tuban, Selisih Tipis dengan Risma-Gus Hans
Menurutnya, dalam Pilkada apapun yang dapat mereduksi kedaulatan rakyat perlu dihindari dan diantisipasi bersama.
"Apakah itu money politik, netralitas TNI, Polri, ASN, kades/lurah dan perangkatnya, serta keberpihakan penyelenggara Pilkada terhadap paslon," katanya.
"Saya pikir ini perlu dijaga bersama-sama agar kedaulatan rakyat ini dapat terwujud di Kabupaten Tuban," tegas Warits.
Baca Juga: Bawaslu Tuban Gelar Apel Akbar, Pastikan Masa Tenang Tanpa Kampanye
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kades/lurah tidak netral selama masa kampanye agar melapor kepada jajaran Bawaslu. Baik mulai dari tingkat desa/lurah, kecamatan hingga, kabupaten.
"Silakan masyarakat lapor ke kami," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban, M. Arifin, menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pilkada 2024 selama masa kampanye, khususnya di tingkat desa/kelurahan.
Baca Juga: Debat Publik, Paslon Riyadi-Wafi Tingkatkan Komitmen Pembangunan Terpadu di Tuban
Pasalnya, semua kegiatan selama masa kampanye Pilkada ini basisnya adalah tingkat desa atau kelurahan. TPS juga adanya di desa atau kelurahan.
"Untuk itu, kami mengajak selaku pemerintah desa atau kelurahan agar pelaksanaan ini dapat berjalan damai, lancar dan tidak ada pelanggaran," pungkasnya. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
