
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - PDIP Surabaya mempertanyakan konsistensi KPU Surabaya dalam memegang aspek administratif dari pada substanstif saat memverfikasi berkas pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wakilnya.
Pasalnya menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, Rabu (3/9) ada perbedaan sikap KPU dalam proses penelitian berkas paslon. Ia mencontohkan, Jika penyebab gagalnya Dhimam Abror menjadi bakal calon Wakil Walikota, salah satunya karena KPU menilai akibat rekomendasi DPP PAN yang tak identik antara hasil scan dengan yang asli, meski keduanya berasal dari institusi yang sama.
Baca Juga: Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan
Namun, di sisi lain menurut informasi yang ia terima, berkas SKCK (Surat Keterangan catatan Kepolisian) yang bersangkutan saat mendaftar sebagai Bakal calon Wakil Walikota mendampingi Rasiyo meski masih menggunakan berkas lama, saat ia mendaftar sebagai Bakal Calon Walikota bersama Haris Purwoko. Tetapi ironisnya hal itu tak dipersoalkan KPU.
“Kenapa berkas SKCK yang berbeda penggunaannya diloloskan, sementara masalah rekomendasi DPP PAN yang tanda tangan sama, dari institusi sama hanya nomor materai beda diperlakukan beda,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Awi ini meminta KPU buka- bukaan soal keotentikan seluruh berkas pasangan calon. Ia mempertanyakan yang dipublikasikan hanya rekom DPP PAN dan surat Pajak yang dijadikan pasangan Rasiyo – Dhimam Abror tidak memenuhi syarat.
Baca Juga: PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
“Kalau mau fair dan berpegangan pada masalah administrasi publikasikan semua berkas dua pasangan calon,” tantangnya.
Adi Sutarwijono mengatakan, dalam Pemilu ada banyak azas undang-undang yang tak kaku, diantaranya adanya azas proporsional. Artinya, memungkinkan kelenturan toleransi. “Tapi kalau niatnya memang menjegal pemilu, KPU mempunyai dalil apapun,” tegasnya
Ia menegaskan, ketidak konsistenan KPU lainnya berdasarkan UU 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan PKPU tentang mekanisme kinerja KPU disebutkan bahwa, penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Panwas harus melaporkan secara periodik setiap tahapan pilkada kepada DPRd surabaya. “Sampai sekarang belum ada laporan itu,” paparnya
Baca Juga: PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
Adi mempertanyakan kinerja panwas dalam menjalankan tugasnya. Meski secara fungsional netral, namun kenapa justru membiarkan adanya cacat administrasi pada saat pemberkasan.
“Kenapa dia mempublikasikan pendapat soal 5 rekom, yang secara riil dia memberikan tekanan opini ke KPU, bahwa ada persoalan dalam berkas pencalonan Abror,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini, panwas seolah memprakondisikan agar KPU mengambil keputusan TMS,” papar Alumnus Fisip Unair.
Baca Juga: Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
Adi Sutarwijono menambahkan, aksi demonstrasi jelang penetapan pasangan calon yang mendesak KPU mencoret pasangan calon Rasiyo – Abror karena menggunakan SK DPP PAN hasil scan, diperkirakan membawa pengaruh pada keputusan yang dihasilkan.
“Akhirnya orang menyangsikan anggapan, bahwa KPU bekerja di ruang kedap suara,” katanya
Menanggapi tudingan ketidakkonsitenan itu, Komisioner KPU surabaya bidang Bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM, Purnomo Satriyo Pringgodigdo menepisnya. Ia mengatakan, Dhimam Abror, bakal Calon Wakil Walikota yang diusung Partai Demokrat dan PAN saat mendaftar kembali telah menggunakan SKCK baru.
Baca Juga: Rekap Pilkada Surabaya Tingkat Kecamatan Selesai: Risma-Whisnu 86,35%, Rasiyo-Lucy 13,65%
“Oh, ndak. Ndak bener itu,” ujarya dengan nada ragu.
Ia menerangkan, saat pendaftaran berbeda dengan masa perbaikan. Pada masa perbaikan, ada kesempatan pasangan calon untuk memperbaiki berkasnya.
“kesempatan paslon perbaiki berkas di masa perbaikan itu,” katanya.
Baca Juga: Temuan Pemilih Ganda oleh Bawaslu: Jika Terbukti, Rekomendasikan Pemungutan Ulang
Purnomo juga menyangkal, jika KPU Surabaya mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap tahapan yang dilaksanakan dalam rangkaian Pilkada surabaya ke DPRD kota.
“ke DPRD? Gak ada ke DPRD. Tanggung jawab kami ke KPU RI. Dan itu ada landasannya undang-undang,” katanya.
Di sisi lain, dibukanya kembali pendaftaran Peserta Pilwali Surabaya oleh KPU Kota Surabaya, mendapat sorotan. Itu disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, yang sedianya akan memprotes kebijakan tersebut.
Baca Juga: Risma-Whisnu Menangi Seluruh Kecamatan, Rasiyo-Lucy Tak Akui Quick Count
Rencananya, gabungan dari seluruh perwakilan warga Surabaya yang mengatasnamakan Surabaya Berjuang, akan melurug kantor KPU Kota Surabaya, Kamis (3/9) hari ini. “Besok, kami akan meminta agar ada ketegasan dari penyelenggara Pilkada,” ujar Koordinator aksi Aldi Karmailis, kepada pojokpitu.com, Rabu (2/9).
Dengan nada tinggi dan berkobar-kobar, Aldi (Sapaan Aldi Karmailis), menilai upaya dibukanya pendaftaran tersebut jelas akal-akalan KPU belaka.”Apa jaminan bahwa ini bukan indikasi permainan kepentingan elit politik?. Karena kami yakin pasti nanti akan terjadi drama baru,” tegasnya.
Alasannya, wiraswata yang biasa berjualan Sound System dan Distributor kue basah ini menilai kepentingan-kepentingan ini sudah terindikasi menginginkan Pilwali Surabaya mundur hingga 2017.
Baca Juga: Banyak Tunarungu tak Terdata, PPAPD akan Surati KPU
Padahal, dengan pengunduran pelaksanaan ini, jutaan warga Surabaya yang akan dirugikan.” Ini dimanfaatkan oleh begal-begal Politik yang ingin melanggengkan kepentingan di Surabaya. Anda-anda tidak akan menyadari hal itu,” ucapnya.
Diterangkan Aldi, rencananya aksi ini akan diikuti ribuan relawan yang sebagian besar warga di perkampungan, dan perumahan yang ada di Surabaya, hingga perkampungan nelayan Kenjeran.
Aksi tersebut akan berkumpul di sekitaran Taman Bungkul dan selanjutnya long march menuju kantor KPU. “Tali Duk Tali Layangan. Awak Siji ilang-ilangan. Iki Suroboyo yo!. Ojok digawe dulinan,” pekiknya. (lan/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News