Dukung Program Makan Bergizi, Pj Gubernur Adhy Minta Jaminan Status Kesehatan Hewan di Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Guna mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah pusat, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono minta status kesehatan hewan yang bebas dari penyakit menular serta meningkatan produksi daging sapi dan susu.

"Jaminan status kesehatan hewan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun peternakan sekaligus mempertahankan status gudang ternak nasional. Sektor peternakan di Jawa Timur sangat baik. Jatim sebagai gudang ternak atau pemasok daging dan susu surplus untuk nasional keberadaanya perlu diperhatikan. Jangan sampai status kita sebagai gudang ternak terganggu karena munculnya penyakit hewan menular,” ujar Pj. Gubernur Adhy setelah membuka Rapat Evaluasi Akhir Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembangunan Peternakan di Hotel Morazen, Kamis (28/11).

Adhy menjelaskan, tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan anggaran dari pusat atau recofusing. Ia pun meminta agar proses pengendalian penyakit menular terhadap hewan melalui vaksinasi tidak terhambat. Koordinasi dan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus menemukan titik terang.

“Harus menemukan solusi. Bersama-sama mengambil kebijakan serta memberi masukan antara Provinsi bersama Bupati dan walikota agar menemukan solusi,” ungkapnya.

Adhy mengimbau dinas yang membidangi mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair (untuk kawin suntik / IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran fasilitasi vaksinasi, obat, fasilitasi IB namun masih belum mencukupi dari kebutuhan.

"Terkait vaksinasi PMK, Dinas Peternakan (Disnak) Jatim telah memberikan sebanyak 14 juta dosis atau 90 persen dari target vaksinasi pusat sebanyak 15,4 juta dosis. Ada 14 juta dosis vaksin sudah dilakukan Jatim sehingga Jatim mendapat acungan jempol karena kinerja yang luar biasa. Kerja keras dan sinergitas membuat kita semua mampu mengendalikan kejadian penyakit PMK dan LSD,” terang Adhy.

Lebih lanjut, perubahan anggaran tidak sekadar berdampak terhadap vaksinasi. Melainkan kinerja peningkatan produksi ternak sapi melalui IB tahun 2025 tidak terganggu. Adhy mengajak seluruh pimpinan untuk tidak bergantung pada APBD. Artinya, pemimpin di masing-masing wilayah harus mandiri dan kerja cerdas demi mempertahankan swasembada pangan sekaligus gudangnya ternak di Jatim.

“Jangan tergantung dengan APBD. Kalau dibebankan ke APBD tidak kreatif dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Harus berdaya. Bangun kemitraan dengan pihak swasta maupun luar negeri. Itu menjadi opsi agar mampu menghasilkan dan menjamin produksi ternak,” tegasnya.

Terlebih, kata Adhy, populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim menjadi salah satu yang terbesar. Disebutkan, populasi sapi perah berkontribusi terhadap nasional sebanyak 62 persen. Sedangkan sapi potong berkontribusi terhadap nasional sebanyak 28 persen.

Sementara itu, Kepala Disnak Jatim Indyah Aryani mengatakan, pihaknya akan terus evaluasi pengendalian penyakit PMK melalui vaksinasi, kinerja peningkatan populasi sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) tahun 2024-2025 serta penyiapan Rumah Potong Hewan (RPH) agar memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM.

"Bersama-sama mencari formula bagaimana langkah teknis dan operasional yang harus dilakukan ke depan," ungkapnya.

Terkait penyakit Lumpy Skin Disease (LSD), Indyah menegaskantelah terkendali dan sudah mengalokasikan vaksin ke beberapa Kabupaten / Kota. Namun masih membutuhkan pasokan lagi. (dev/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News