Salah satu RTLH atau rumah tidak layak huni yang dibangun Pemkab Kediri. Foto: Ist
Lebih jauh disjelaskan olehnya, jumlah data rumah rusak yang masuk dalam e-RTLH terus bertambah. Meski ada ribuan yang dibangun tiap tahunnya, di saat yang sama juga muncul kerusakan baru, sehingga siklus ini hanya bisa dihentikan dengan terobosan di bidang ekonomi.
“Dua-duanya (pemberdayaan ekonomi dan perbaikan RTLH) harus jalan bersamaan agar nanti masalah bisa tuntas,” cetusnya.
Untuk perbaikan rumah tidak layak huni, Pemkab Kediri akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyebut anggaran miliaran rupiah dimaksud bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 500 rumah rusak di Kabupaten Kediri.
“Nanti masih akan ditambah dengan anggaran dari pusat. Bisa lebih banyak lagi,” ujarnya memastikan perbaikan rumah tidak layak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pihaknya juga sedang menyiapkan database RTLH di setiap desa dan kecamatan. Dengan demikian, Pemkab Kediri nantinya bisa menerapkan skala prioritas dalam perbaikan rumah, serta memastikan perbaikan rumah bisa benar-benar tuntas.
"Skema perbaikan rumah rusak di Kabupaten Kediri ke depan dilakukan hingga tuntas di tiap desa. Jadi desa A dituntaskan dulu sampai semua rumah rusak di sana selesai diperbaiki agar nanti tidak muncul lagi,” pungkasnya. (adv/pkp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
