Audiensi ke Dewan, Pembina LBH Mitra Santri Sebut PCNU Situbondo Melanggar Hukum

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Pembina LBH Mitra Santri, Abd. Rahman, menyebut PCNU Situbondo melanggar hukum soal pemberangkatan jamaah umroh yang terlantar. Hal itu terungkap dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Situbondo, Senin (20/1/2025).

"PCNU tidak boleh menerima uang, yang menerima adalah biro perjalanan menyelenggarakan haji, PT Mahabah Fairuza, dan PCNU hanya fasilitator. Mengapa PCNU menerima pendaftaran, tidak langsung ke travel? Ada kuitansi diterima oleh PCNU Situbondo," kata Abd. Rahman.

Baca Juga: RDPU Komisi IV DPRD Situbondo Soal Umroh: Jemaah Minta Ganti Rugi Rp328 Juta, PCNU Tidak Hadir

"Walau jamaah umroh sudah sampai di Makkah pada Minggu (19/1/2025) malam, namun telah ada penelantaran sebelumnya di Jakarta, Hongkong, dan Yordania. mereka (sekitar 43 jamaah) terkatung-katung di Jakarta," imbuhnya.

Ia menyebut, LBH Mitra Santri menerima aduan dari jamaah yang terlantar melalui telepon dan pesan instan (WhatsApp). 

"Kemarin masih di Bangkok, istri jamaah dari Arjasa terpisah dari suaminya, akhirnya ibadahnya tidak sempurna," ucapnya.

Baca Juga: Komisi II DPRD Situbondo Minta Irigasi yang Ditutup oleh Developer Perumahan di Mimbaan Dikembalikan

Menurut Abd. Rahman, alibi PCNU Situbondo yang menyatakan visa jamaah hangus dan tiket pesawat tak terbeli tidak rasional.

"Hangusnya visa? mengapa PCNU tidak diverifikasi dulu sebelumnya," katanya.

Sebagai Nahdliyin, ia tak ingin PCNU terjerumus persoalan hukum. 

Baca Juga: Penanganan Banjir Dinilai Lamban, DPRD Situbondo Bakal Gelar Rakor dengan Pemangku Kebijakan

"PCNU ini melukai Kota Santri, Warga NU merasa resah dengan kejadian ini," cetusnya.

Ia mendesak dewan untuk mengusut tuntas masalah ini, termasuk legalitas hukum biro perjalanan umroh

"Mohon DPRD situbondo menindaklanjuti masalah ini baik ke kemenag kabupaten dan provinsi, PCNU dan PT travelnya," ujarnya

Baca Juga: Kecewa soal Penutupan Saluran Irigasi, Petani Datangi Komisi II DPRD Situbondo

Apabila tidak ada penjelasan dari DPRD Situbondo, ia mengaku akan menempuh jalur hukum.

"Pasti gugat PCNU dan PT-nya," akunya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. faisol, berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Baca Juga: Selidiki Dugaan Korupsi Pokir DPRD Situbondo pada 2023, Pegiat Anti Korupsi Dukung Kejaksaan

"Kami menampung, mengonsep, kemudian akan klarifikasi PCNU, PT, dan Kemenag," ucapnya.

Terkait dengan legalitas PT dari biro perjalanan, ia bakal mengklarifikasi ke Kemenag Jatim.

"Kalau memang nanti terbukti di legalitas formalnya, ada hal-hal yang perlu di bekukan, kami akan merekomendasikan untuk segera ditutup," pungkasnya. (sbi/mar)

Baca Juga: Kelas di SDN 2 Suboh Situbondo Ambruk, Proses Belajar Mengajar TK 2 PGRI Dipindah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News