Audiensi antara LBH Mitra Santri dengan Komisi IV DPRD Situbondo.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Pembina LBH Mitra Santri, Abd. Rahman, menyebut PCNU Situbondo melanggar hukum soal pemberangkatan jamaah umroh yang terlantar. Hal itu terungkap dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Situbondo, Senin (20/1/2025).
"PCNU tidak boleh menerima uang, yang menerima adalah biro perjalanan menyelenggarakan haji, PT Mahabah Fairuza, dan PCNU hanya fasilitator. Mengapa PCNU menerima pendaftaran, tidak langsung ke travel? Ada kuitansi diterima oleh PCNU Situbondo," kata Abd. Rahman.
Baca Juga: Soal Penelantaran Jemaah Umroh di Situbondo, Wakil Ketua DPRD Minta Pertanggungjawaban Kemenag
"Walau jamaah umroh sudah sampai di Makkah pada Minggu (19/1/2025) malam, namun telah ada penelantaran sebelumnya di Jakarta, Hongkong, dan Yordania. mereka (sekitar 43 jamaah) terkatung-katung di Jakarta," imbuhnya.
Ia menyebut, LBH Mitra Santri menerima aduan dari jamaah yang terlantar melalui telepon dan pesan instan (WhatsApp).
"Kemarin masih di Bangkok, istri jamaah dari Arjasa terpisah dari suaminya, akhirnya ibadahnya tidak sempurna," ucapnya.
Baca Juga: Terjadi Penelantaran Jamaah Umroh, Kemenag Situbondo Siap Menerima Pengaduan
Menurut Abd. Rahman, alibi PCNU Situbondo yang menyatakan visa jamaah hangus dan tiket pesawat tak terbeli tidak rasional.
"Hangusnya visa? mengapa PCNU tidak diverifikasi dulu sebelumnya," katanya.
Sebagai Nahdliyin, ia tak ingin PCNU terjerumus persoalan hukum.
Baca Juga: Keluhkan Bau Kandang Ayam, Warga Wadul ke Komisi III DPRD Situbondo
"PCNU ini melukai Kota Santri, Warga NU merasa resah dengan kejadian ini," cetusnya.
Ia mendesak dewan untuk mengusut tuntas masalah ini, termasuk legalitas hukum biro perjalanan umroh
"Mohon DPRD situbondo menindaklanjuti masalah ini baik ke kemenag kabupaten dan provinsi, PCNU dan PT travelnya," ujarnya
Baca Juga: Anggota DPRD Situbondo Soroti Putusan MK yang Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Apabila tidak ada penjelasan dari DPRD Situbondo, ia mengaku akan menempuh jalur hukum.
"Pasti gugat PCNU dan PT-nya," akunya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. faisol, berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Baca Juga: KPU Situbondo Kirim Surat Penetapan Paslon Terpilih ke DPRD, Mahbub: Siap Gelar Rapat Paripurna
"Kami menampung, mengonsep, kemudian akan klarifikasi PCNU, PT, dan Kemenag," ucapnya.
Terkait dengan legalitas PT dari biro perjalanan, ia bakal mengklarifikasi ke Kemenag Jatim.
"Kalau memang nanti terbukti di legalitas formalnya, ada hal-hal yang perlu di bekukan, kami akan merekomendasikan untuk segera ditutup," pungkasnya. (sbi/mar)
Baca Juga: Tertibkan Usaha Ilegal, Komisi III DPRD Situbondo Kunker ke Pengusaha Wifi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
