TUBAN, BANGSAONLINE.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Tuban merilis capaian realisasi belanja APBD di Tuban sepanjang tahun 2024, Kamis (23/01/2025).
Selama periode 2024, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp433,15 miliar atau 94,85% dari pagu 456,68 miliar. Realisasi tersebut tumbuh 27,80% dari tahun 2023 lalu.
Baca Juga: R-APBD 2025 Disepakati, Infrastruktur hingga Kesehatan Jadi Fokus Utama DPRD dan Pemkab Tuban
Sementara realisasi transfer ke daerah hingga bulan Desember tahun 2024 mencapai Rp2.421 triliun atau 98,58% dari target pagu 2.456 triliun.
Terdiri dari dana bagi hasil disalurkan 100% sebesar Rp524,50 miliar, dana alokasi umum disalurkan 98,62% sebesar Rp1.077,47 miliar.
Dana transfer khusus yang terdiri DAK fisik realisasinya sebesar Rp167,19 miliar dari target pagu Rp172,51 miliar. DAK non-fisik realisasinya sebesar Rp341,90 miliar atau 96,06% dari pagu Rp355,92 miliar. Dana desa realisasinya sebesar Rp310,37 miliar atau 99,86% dari pagu Rp310,79 miliar.
Baca Juga: Masuk Triwulan Tiga, Realisasi Pembayaran Pajak di Tuban Capai 66 Persen Lebih
Kepala KPPN Tuban, Martina Sri Mulyani, menyampaikan secara umum target yang dibebankan pemerintah kepada KPPN Tuban mencapai target.
"Alhamdulillah, realisasi belanja APBN 2024 di Tuban mampu mencapai 94,85 persen," jelasnya.
Ditambahkan Martina, dalam rangka mendukung prioritas dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan presiden, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk melakukan reviu dan penataan anggaran. Serta melakukan tindak lanjut terhadap arahan yang telah diberikan.
Baca Juga: KPPN Tuban Berikan Penghargaan IKPA kepada Satker Terbaik dalam Kelola Anggaran
"Melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal. Melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non-prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah," beber Martina.
Disampaikannya, pada tahun 2024 lalu, terdapat anggaran Pilkada melalui satuan kerja K/L mitra KPPN Tuban berupa hibah sebesar Rp69,18 miliar yang telah disahkan oleh KPPN Tuban sebesar Rp56,56 Miliar atau 81,76% dari pagu hibah yang diberikan untuk Satker KPU Tuban dan Polres Tuban.
"Terdapat sisa dana sebesar Rp12,54 miliar pada Satker KPU Tuban yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan pasca pelaksanaan Pilkada dan pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Tuban pada tahun 2025," jelas Martina.
Baca Juga: Per Juli 2024, Belanja APBN di Tuban Sudah Capai 50,67 Persen
Sementara itu, KPP Pratama Tuban dari sektor penerimaan perpajakan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp592,42 miliar dari target sebesar Rp592,12,70 miliar atau 100,05%. Jumlah ini tumbuh sebesar 8,35% dibandingkan realisasi tahun 2023.
Terdiri dari penerimaan PPN sebesar Rp212,75 miliar atau 137,18% dari target, tumbuh 2,46% dari tahun 2023. Penerimaan PPh sebesar Rp315,77 miliar atau 82,34% dari target, tumbuh 9,11% dari tahun 2023. Penerimaan PBB sebesar Rp49,94 miliar atau 122,05% dari target, tumbuh 42,16% dari tahun 2023.
Adapun untuk penerimaan pajak lainnya sebesar Rp13,94 miliar atau 110,75% dari target, terkontraksi 4,47% dari tahun 2023. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp53,96 miliar atau 389,22% dari target, terkontraksi 23,19% dari tahun 2023.
Baca Juga: DPRD Tuban Raker dengan OPD Bahas KUA-PPAS 2025
"Di tahun 2024 kami mampu melakukan penerimaan pajak sesuai dengan target. Meskipun ada beberapa poin yang terkontraksi dari tahun sebelumnya, masih banyak sisi penerimaan pajak yang meningkat, seperti PPN yang tumbuh 2,46% dan lainnya," jelas Kepala KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto. (coi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News