Komisi III DPRD Situbondo saat kunjungan kerja ke lokasi penutupan saluran irigasi di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Situbondo melakukan Kunker atau kunjungan kerja ke lokasi penutupan saluran irigasi oleh pengembang perumahan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kamis (23/1/2025). Dalam agenda tersebut, dewan mengupayakan solusi untuk menyelesaikan polemik antara petani terdampak dengan pihak terkait.
"Saluran irigasi yang ditutup akan dibahas bersama," kata Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.
Baca Juga: RDPU Komisi IV DPRD Situbondo Soal Umroh: Jemaah Minta Ganti Rugi Rp328 Juta, PCNU Tidak Hadir
Ia menyayangkan pihak pengembang tidak ada pembahasan dengan petani sebelum proyek dilaksanakan.
"Pengembang cereboh," ucapnya.
Arifin ingin ada solusi di antara kedua belah pihak.
Baca Juga: Komisi II DPRD Situbondo Minta Irigasi yang Ditutup oleh Developer Perumahan di Mimbaan Dikembalikan
"Pengembang nyaman, petani terdampak nyaman," tuturnya.
Sedangkan, Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Kelurahan Mimbaan, Hari Trianto, mengatakan bahwa saluran irigasi yang ditutup itu adalah saluran tersier.
"Itu bukan drainase, tetapi merupa quarter, lebar bangunan plengsengan yaitu dalamnya saja 80 cm," ujarnya.
Baca Juga: Penanganan Banjir Dinilai Lamban, DPRD Situbondo Bakal Gelar Rakor dengan Pemangku Kebijakan
Ia menegaskan, saluran tersier itu milik pemerintah yang harus dikembalikan seperti semula.
"Pengembang harus memperbaiki saluran irigasi itu. Sebentar lagi petani terdampak akan mengairi sawah karena sudah mulai menanam," cetusnya
Hari mempertanyakan terkait saluran irigasi yang tidak masuk peta lahan dalam sertifikat.
Baca Juga: Kecewa soal Penutupan Saluran Irigasi, Petani Datangi Komisi II DPRD Situbondo
"Proses pembuatan sertifikatnya yang dipertanyakan, Tidak melibatkan instansi terkait, seperti berbatasan dengan tanah negara," imbuhnya.
Ia pun menyinggung pihak pengembang yang tidak meniliki izin untuk membangun perumahan.
"Pengembang baru bikin siteplan, kalau status perubahan tanah basah ke tanah darat dari agraria sudah, berdasarkan surat informasi tata ruang. Ini bukan izin membangun perumahan," paparnya.
Baca Juga: Selidiki Dugaan Korupsi Pokir DPRD Situbondo pada 2023, Pegiat Anti Korupsi Dukung Kejaksaan
Sementara itu, PT Digdaya Parapena selaku pihak pengembang, Bambang Gatot Adiwibowo, mengaku patuh jika ada pertemuan bersama untuk mencari solusi.
"Saya ikuti," katanya singkat. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
