Pengaspalan jalan di Lumajang, untuk sementara 'istirahat'. foto: imron/BANGSAONLINE
LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Penutupan seluruh aktivitas pertambangan pasir ilegal oleh Bupati Lumajang beberapa pekan lalu, mengakibatkan lebih dari separuh pembangunan infastuktur maupun rehabilitasi di Lumajang mandek. Di mana, bahan bangunan terutama pasir sangat langka, dan jika membeli harganya 3 kali lipat dari harga biasa.
Kelangkaan bahan utama ini, sangat berdampak besar bagi pembangunan di Kota Pisang ini. Sejumlah rekanan mengeluhkan kelangkaan ini, dengan mengirimkan surat resmi ke Dinas Pekerjaan Umum setempat.
BACA JUGA:
Kepala Dinas PU Ir Nugroho Dwi Atmoko membenarkan, jika Dinas PU kebanjiran surat keluhan, baik dari perorangan maupun dari asosiasi jasa konstruksi yang ada di Lumajang.
“Ada puluhan surat perorangan dan asosiasi yang masuk ke Dinas PU. Isinya menyakan kelanjutan proyek yang mereka garap,” kata Nugroho, Kamis (09/10) siang.
Nugroho mengatakan, dalam minggu ini akan ada evaluasi dari Pemkab Lumajang terkait penambangan pasir di Lumajang yang dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk Pemkab Lumajang di bawah koordinator Sekda Lumajang Drs Mas’udi.
“Kita akan melakukan telaah soal pasir di Kabupaten Lumajang termasuk dari sisi perijinan, sisi keberadaannya dan dampak akibat pasir tersebut,” terangnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
