Dari kiri, Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, Ketua M. Syahrul Munir, Wakil Ketua Ahmad Nurhamim, dan Wakil Ketua Lutfi Dhawam saat paripurna. Foto: SYUHUD/BO
"RPJMD juga harus mewujudkan visi dan misi Bupati sebagai janji politik yang harus dilaksanakan," katanya.
"Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa apa pun bentuk pembangunan daerah, harus memperhatikan aspek keadilan ekologis, karena pembangunan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika seluruh kebijakan dan program dijalankan dengan kesadaran terhadap kebutuhan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang," imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan, juga meminta agar RPJMD menempatkan poin penting, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul, dengan meningkatkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta keagamaan (religi) sebagai prioritas pembangunan.
"Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas rancangan teknokratis RPJMD yang begitu komprehensif. Namun demikian, perlunya penjabaran indikator-indikator yang jelas untuk setiap elemen tersebut," jelasnya.
Noto juga menanyakan target menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
"PDI Perjuangan juga menyampaikan pentingnya infrastruktur dasar harus lebih difokuskan pada penyelesaian infrastruktur yang rusak. Apa strategi Pemerintah Kabupaten Gresik dan bagaimana untuk mengatasinya? Khususnya jalan poros desa (JPD) yang pengelolaannya dan perawatannya oleh pemerintah," terangnya.
Dalam PU-nya, Noto pun menyoroti masalah kemiskinan multidimensi yang masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Gresik. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari 10,96% pada 2023 menjadi 10,32% pada 2024, jumlah penduduk miskin juga masih signifikan, yakni 142.390 jiwa.
Sementara itu, garis kemiskinan di Gresik terus meningkat. Pendapatan menjadi Rp608.828 pada 2024, menunjukkan biaya hidup semakin tinggi sementara kemampuan pendapatan masyarakat masih terbatas. Indeks Gini Rasio yang terus meningkat hingga 0,322 pada akhir 2024 juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar.
"Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin," pungkasnya.
Sementara itu, jubir Fraksi Nasdem-Demokrat, Eril Desemberelian Prabowo menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah atas tersusunnya RPJMD 2025-2029 ini.
"Fraksi Demokrat-Nasdem memandang terhadap upaya pendekatan tematik dan transformasional, serta pemetaan isu strategis yang disajikan dalam dokumen RPJMD ini patut diapresiasi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang visioner," katanya.
Ditambahkan Eril, Fraksi Demokrat-Nasdem menilai bahwa dokumen ini masih memerlukan penguatan pada aspek pemetaan risiko implementatif.
"Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor-sektor formal dan besar seperti hilirisasi industri dan manufaktur menyimpan potensi eksklusi terhadap pelaku UMKM, ekonomi rakyat, serta sektor informal. Kami mendorong agar kebijakan pembangunan yang akan dijalankan mampu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama sektor ekonomi kerakyatan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
