Salah satu petugas di RS Reksa Waluya saat memberikan informasi kepada peserta JKN. (Ist)
“Di RS Reksa Waluya, kami sering temui kasus kecelakaan lalu lintas (KLL) dan kecelakaan kerja. Kami melakukan identifikasi lebih dulu jika menemui kasus tersebut untuk melihat apakah kasusnya dijamin program lain atau Program JKN. Kami selalu pastikan verifikasi data dilakukan dengan benar,” ujar Endah.
Endah menjelaskan, apabila ditemukan kasus KLL, maka pasien akan diminta untuk segera membuat laporan kecelakaan ke pihak kepolisian. Hal ini menjadi syarat agar penjaminan dapat diajukan ke Jasa Raharja, bukan BPJS Kesehatan.
“Pasien atau keluarga akan kami arahkan untuk melapor ke polisi, kemudian menyerahkan bukti laporan kepada pihak rumah sakit. Bila itu kecelakaan kerja, maka kami bantu arahkan untuk melakukan proses penjaminan ke BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Langkah ini diambil agar rumah sakit tidak salah dan melakukan penjaminan pelayanan sekaligus memastikan bahwa pasien mendapatkan perlindungan dari lembaga penjamin yang sesuai dengan kasusnya.
“Kami pastikan seluruh data pasien tercatat dengan benar sejak awal masuk, termasuk kronologi kejadian dan dokumen pelengkapnya. Dengan begitu, kami bisa menentukan penjamin yang tepat, apakah itu BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, atau BPJS Ketenagakerjaan,” papar Endah.
Pihak RS Reksa Waluya juga mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, termasuk apa saja yang masuk dalam kategori layanan yang tidak dijamin.
“Kami melihat bahwa edukasi dari BPJS kepada masyarakat sangat membantu, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti kecelakaan atau kondisi tertentu. Harapannya, peserta bisa lebih siap dan tidak bingung saat mendapatkan pelayanan,” tutupnya. (ris/msn)
Nampak, pelayanan di RS Reksa Waluya
