Sebagai solusi, ia menekankan perlunya langkah konkret baik dari pemerintah daerah maupun penyedia katering.
Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan, serta memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika terjadi kelalaian.
Sementara itu, penyedia katering harus menerapkan sistem batch cooking, memastikan air bersih, serta melakukan uji laboratorium mandiri secara berkala.
Tak kalah penting, Sri Raharjo juga menekankan peran masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program MBG.
Siswa perlu menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan dan melaporkan jika mengalami gejala setelah makan.
Belajar dari kasus keracunan MBG di Sleman dan Bengkulu, ia menyatakan keamanan Pangan juga jadi prioritas orang tua untuk dapat memantau kualitas makanan dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, sementara masyarakat umum berperan sebagai pengawas tidak langsung dengan melaporkan indikasi pelanggaran keamanan pangan.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, penyedia katering, dan masyarakat, program MBG bisa berjalan aman sekaligus memberi manfaat besar bagi generasi muda,” ujarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
