Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim (kiri), bersama pimpinan dewan saat menyampaikan kinerja pengawasan, anggaran, dan legislasi 2025. Foto: Ist
Sebagai Koordinator Komisi II DPRD Gresik yang membidangi pendapatan, Anha meminta OPD penghasil seperti BPPKAD, DPMPTSP, dan Dishub untuk memaksimalkan potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah di tengah kondisi fiskal nasional yang sedang tidak stabil.
“Di saat kondisi fiskal pemerintah pusat yang sedang tidak baik sehingga terjadi pengurangan dana transfer, daerah harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan potensi daerah untuk sumber pendapatan. Jika tidak, program pembangunan yang telah dinantikan oleh masyarakat baik infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya tak bisa terwujud dengan cepat karena terbentur keterbatasan fiskal,” paparnya.
DPRD Gresik, lanjut Anha, akan meningkatkan intensitas pengawasan dalam sisa waktu 2,5 ke depan. Ia juga mendorong OPD untuk tidak ragu meminta masukan dari DPRD jika menghadapi kendala dalam pelaksanaan program dan serapan anggaran.
“Sehingga jika ada problem yang dihadapi OPD baik dalam pelaksanaan program, kinerja pendapatan dan serapan anggaran bisa duduk bersama untuk dicarikan solusi terbaik,” pintanya.
Adapun total Pendapatan Daerah (PD) Gresik dalam APBD-P 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.863.790.043.589,00. dari tiga sumber utama, yakni PAD sebesar Rp1.568.089.155.632,00., pendapatan transfer dari APBN sebesar Rp2.295.700.887.957,00. dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp81.013.819.933,00.
“Dengan kekuatan fiskal APBD-P 2025 sebesar Rp3,863 triliun, DPRD Gresik minta OPD laksanakan program dan serapan anggaran tepat waktu, sehingga diharapkan hingga akhir tahun 2025 bisa terlaksana 100 persen,” urai Anha. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
