Aguk Irawan MN
Namun, sejarah, kata orang, cenderung berulang dalam ironi. Di era pasca-Reformasi, ketika leverage politik NU menguat, godaan itu membesar. Suara-suara sumbang mulai terdengar, dan salah satunya datang dari dalam, dari Mohamad Syafi' Ali alias Savic Ali.
Kritiknya pedas, setajam silet yang mengiris kesadaran kolektif. Ia blak-blakan menyebut separuh pengurus PBNU saat ini "mentalnya politisi". Katanya, "kalau nggak ada jabatan, mungkin nggak bakal datang ke PBNU". Ini bukan sekadar sentilan, melainkan alarm keras tentang krisis orientasi.
Savic menunjuk pada realitas yang mengkhawatirkan: banyak pihak yang mendekat ke PBNU hari ini karena silau oleh potensi "jatah" jabatan—entah itu menteri, komisaris BUMN, menjadi mitra dengan DPR, staf ahli dan khusus ini itu atau posisi menjanjikan lainnya. Fokusnya telah bergeser dari perjuangan ke negosiasi posisi, dari khidmah ke pragmatisme.
Jika kritik Savic Ali ini benar, maka NU sedang menghadapi ancaman serius terhadap khittah-nya (garis perjuangan). Organisasi yang didirikan untuk mengabdi kepada umat ini, perlahan tapi pasti, bisa terkooptasi oleh mentalitas kekuasaan. Ia bisa berubah dari lokomotif perjuangan menjadi sekadar stasiun transit bagi para pencari kerja politik. Maka wajar jika rentan pada gesekan dan saling sikut.
Tentu saja, NU dijaga oleh Gusti Allah, kata Savic Ali sendiri dalam konteks lain. Tapi penjagaan itu seringkali melalui kesadaran kritis dari warganya sendiri. Maka sekecil apapun kita, harus saling mengingatkan dan menerima autokritik, bahwa khidmah sejati tidak mengenal jabatan, pangkat, atau negosiasi. Ia mengenal keikhlasan, seperti yang dicontohkan para pendahulu, yang berjuang dalam sunyi demi tegaknya martabat umat dan bangsa. Wallahu'alm bishawab
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
