GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyaknya kekosongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Pemkab Gresik setelah ditinggal pensiun, dan belum terisi hingga tiga tahun ini karena Pemkab Gresik tidak mendapatkan tambahan jatah CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ketika pemerintah pusat membuka lowongan, mendapatkan atensi khusus DPRD Gresik.
Bagi DPRD Gresik, kondisi tersebut akan berdampak tidak baik terhadap roda birokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, DPRD Gresik mendukung langkah Pemkab Gresik pada tahun 2016 yang akan mengajukan penambahan CPNS baru lewat rekrutmen.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Kalau rekrutmen CPNS baru itu merupakan kebutuhan, mengapa tidak. DPRD pasti mendukung," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Qolib.
Nur Qolib membenarkan, kalau kekosongan CPNS tersebut tidak kunjung terisi, maka akan berdampak terhadap pelayanan. Sebab, tugas pelayanan yang dulunya diemban oleh PNS tersebut, kebanyakan dirangkap oleh PNS lain. Sehingga, model kerja seperti itu kerap membuat PNS yang menjalankan tugas tidak bisa menuntaskan pekerjaan secara maksimal.
Kondisi itu akhirnya berdampak terhadap pelayanan. Terlebih, pelayanan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), BLH (Badan Lingkungan Hudup), DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan Dinkes (Dinas Kesehatan). "Makanya, kekosongan itu harus segera diisi," jelas politisi senior PPP asal Kecamatan Menganti ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Nur Qolib mengakui, Pemkab Gresik sudah 3 tahun, tepatnya sejak tahun 2013, tidak mendapatkan jatah perekrutan CPNS baru dari pemerintah pusat. Salah satu faktornya, karena belanja pegawai masih terbilang lebih tinggi dari belanja modal atau pembangunan.
Namun, pada tahun 2015, bahkan tahun 2016 mendatang, belanja moda pembangunan Pemkab Gresik terbilang sudah lebih tinggi dari belanja pegawai. Di mana, dari total estimasi keuangan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016, sudah tembus hingga angka kisaran Rp 2,843 triliun.
Nah, dari kekuatan anggaran sebesar itu, 70 persen masuk dalam belanja tidak langsung, yang di dalamnya ada belanja pegawai. Di mana, kalau diprosentase, belanja modal/pembangunan lebih tinggi ketimbang belanja untuk pegawai.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Meski demikian, rencana Pemkab Gresik pada tahun 2016 akan lakukan rekrutmen CPNS baru, masih akan ditelaah oleh komisi DPRD yang membidangi. Telaah itu meliputi kebutuhan CPNS baru itu mendesak atau tidak. Belanja atau anggaran yang dibutuhkan untuk CPNS baru itu berapa. "Kalau memang rekrumten CPNS baru ini merupakan kebutuhan, bagi kami tidak ada persoalan," kata sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik ini.
Nur Qolib mengakui, Pemkab Gresik pada tahun 2016, mendatang berencana akan mengajukan tambahan CPNS ke pemerintah pusat. Total CPNS yang akan diajukan sebanyak 1.350 orang.
Dari 1.350 CPNS yang dibutuhkan itu, kembanyakan didominasi oleh guru. "Untuk mengisi kekosongan itu Pemkab Gresik mengangkat guru honorer," kata Nur Qolib.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Nur Qolib menambahkan, tenaga honorer guru yang menggantikan posisi PNS guru yang pensiun itu tidak bisa bertahan lama. Sebab, status mereka tenaga kontrak. Sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan. Sehingga, hal itu saat ini juga bukan merupakan solusi yang baik untuk mengisi kekosongan PNS guru tersebut.
"Memang lebih baik PNS guru yang kosong itu segera diisi dari kalangan PNS juga, biar ada kepastian tanggungjawabnya. Sebab, yang ditangani ini adalah murid yang akan menjadi penerus bangsa," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News