Soal Isu Penggulingan Prabowo pada Juni-Juli, Ini Kata Golkar dan Istana

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) yang menyebut pada Juni-Juli 2026 bakal ada aksi penggulingan Presiden Prabowo Subianto mendapat respons dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Sebelum gerakan aksi itu terjadi, menurut Noel, akan ada penangkapan sejumlah pebabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Potensi seperti itu selalu ada. Tapi untuk terjadinya gejolak politik harus ada raison de’etre atau alasan untuk terjadi. Pemerintah harus tanggap situasi dan yang penting menutup raison de’etre-nya," ujar Sarmuji dikutip Suara.com, Jumat (5/6/2026).

Mantan Ketua Golkar Jawa Timur itu menegaskan bahwa dalam dunia politik, potensi terjadinya gejolak akan selalu ada. Namun, tegas Sarmuji, sebuah gerakan massa besar tidak akan terjadi tanpa adanya alasan mendasar atau raison d’etre.

Menurut Sarmuji, ada tiga faktor utama yang bisa menjadi pemicu atau raison d’etre dari ketidakstabilan politik.

Pertama, kata Sarmuji, adalah faktor ekonomi terkait daya beli masyarakat. Kedua, mengenai fundamental ekonomi, dan ketiga adalah legitimasi politik.

"Raison de’etre itu adalah kenaikan harga yang tidak terjangkau, kerusakan fundamental ekonomi, dan anjloknya dukungan politik," ujar politisi kelahiran Surabaya 10 Juni 1974 itu.

Sarmuji optimistis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia meyakini pemerintah saat ini masih memiliki kendali penuh untuk mencegah faktor-faktor pemicu tersebut muncul ke permukaan.

“Saya meyakini hingga saat ini, pemerintah masih bisa mengendalikan situasi. Raison de’etre-nya masih bisa dicegah," kata alumnus Universitas Jember (Unej) Jawa Timur dan Univesitas Indonesia (UI) Jakarta itu.

"Kami sebagai partai pendukung akan terus berusaha agar pemerintah sukses menjalankan program, sehingga dukungan publik tetap tinggi. Alhamdulillah hingga saat ini dukungan rakyat terhadap pemerintah masih cukup besar," tambah Sarmuji.

Sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengaku tak memberi perhatian terhadap pernyataan Noel. “Ditangkap itu urusan penegak hukum, tidak bisa dia sampaikan seolah-olah seperti ini,” tegas Qodari seperti dikutip Tempo.

Ia berharap publik mencermati lebih dalam setiap informasi yang diperoleh, termasuk tak bersikap panik ketika mendengar pernyataan-pernyataan yang belum tentu terbukti kebenarannya.

“Lebih baik kita kembali kepada apa yang menjadi fakta,” ujar Qodari saat ditemui di Taxyway Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut dia, pernyataan Noel tak perlu dicerna berlebihan mengenai dugaan adanya eskalasi politik yang berupa menggulingkan pemerintahan Prabowo, salah satunya karena kian lemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Sebab, dia mengklaim, pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia terus melakukan rapat evaluasi untuk mengembalikan nilai rupiah terhadap kurs dollar negeri Abang Sam.

“Bapak Presiden selalu evaluasi. Apakah ada rapat, evaluasi jalan terus,” ucap mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Seperti diberitakan BANGSAONLINE, setelah divonis hukuman 4,5 tahun penjara, Noel menyampaikan sejumlah pesan kepada pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan, Prabowo mesti berhati-hati karena ada dugaan eskalasi politik yang berupaya menggulingkan kekuasaannya.

“Konsolidasi sipil, mahasiswa, buruh, dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu. Dan (Reformasi) 98 jilid dua akan terjadi tidak lama lagi," kata Noel.

Ia juga menyarankan agar Prabowo menjalin kedekatan intens dengan PDIP dan pentolan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab. Sebab, menurut dia, keduanya merupakan figur yang loyal dan strategis. Baik PDIP maupun Rizieq, kata Noel, akan membantu Prabowo apabila kekuasaannya jatuh di kemudian hari.