Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla terkejut mendengar rekaman percakapan antara orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin.
"Kita semalam (Rabu) dipertontonkan di Kompleks DPR suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar," kata Kalla saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Kompleks Parlemen, Kamis (3/12).
BACA JUGA:
- Gandeng Anggota DPR RI, BPN Kabupaten Probolinggo Bagikan Sertifikat dan Gelar Sosialisasi
- Terima Kunker Komisi X DPR RI, Adhy Karyono Jabarkan Prestasi dan Tantangan Pendidikan di Jawa Timur
- Mahasiswa UTM Ajak Masyarakat Siaga Meski RUU Pilkada Dibatalkan: DPR RI dan Jokowi Bisa Bermanuver
- AJI Kediri Kecam Upaya Pembangkangan Konstitusi Elit Politik
"Kalau kita lihat tragisme semalam, dengan congkaknya katakan semua dapat dikuasai, saya bilang ketua MPR nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," lanjut Kalla.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi ini, memang hanya Setya Novanto dan pimpinan DPR lain yang tidak tampak dalam kegiatan KNPK 2015.
Sementara, sejumlah pimpinan lembaga seperti Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hasan terlihat hadir.
JK mengatakan, terungkapnya percakapan tersebut seperti fenomena gunung es dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ia menilai, jika peristiwa semalam merupakan puncak, maka sebenarnya masih banyak kegiatan korupsi lain yang melibatkan pejabat negara, tetapi belum diketahui.
"Tragis juga bangsa ini. Malam kita terbuka dengarkan upaya korupsi, pagi ini kita coba bicara bagaimana menghentikan," kata dia.
Kalla menambahkan, pemberantasan korupsi memang harus dilakukan secara serius. Namun sebenarnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang dipenjara dengan tuduhan itu. Melainkan bagaimana upaya untuk mencegah agar hal itu terjadi seminimal mungkin.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai, perdebatan kasus yang berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan dituduhkan ke Ketua DPR Setya Novanto di MKD itu sebagai perdebatan antar dua geng yang sedang memperebutkan saham PT Freeport.
"Pertentangan antargeng yang berebut saham. Tapi kan kuncinya dari perdebatan ini rakyat Indonesia dapat lebih baik atau tidak?" ucap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Kendati demikian Rizal tidak menjelaskan siapa dua geng yang dimaksud. "Presiden sudah menjelaskan dan kami dari dulu juga sama poinnya. Satu, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi, 6-7% karena di masa lalu akibat hengki pengki membayar royalti yang hanya 1%," ujarnya.
Klik Berita Selanjutnya
Berita Terkait
