SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengganti Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, Dewi J. Putriatni. Pasalnya, Dinas ESDM Jatim dianggap tak becus dalam menangani kasus tambang khususnya di Lumajang.
"Kadis ESDM telah merekomendasikan 20 dari 58 pertambangan untuk beroperasi kembali. Padahal, 20 perusahaan tambang itu belum memenuhi persyaratan sesuai UU Minerba," tegas Ketua LSM Ampel, Imron Fauzi, dalam rapat panitia khusus (Pansus) Pertambangan di ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim, Senin (21/12).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Salah satu yang menjadi pokok perhatian LSM Ampel adalah dibukanya kembali 20 dari 58 pemilik izin tambang yang sempat berhenti beroperasi setelah tragedi Salim Kancil beberapa waktu lalu.
Padahal menurutnya, sampai hari ini, belum ada solusi mengenai kerusakan lingkungan di Lumajang akibat Tambang Pasir Ilegal yang juga menimpa sektor pariwisata Lumajang yang rusak berat.
"Dua wisata pantai yang terdampak, ada di Pantai Bambang dan Watu Pecak," katanya. Tidak hanya itu, perusahaan penambangan pasir itu juga melanggar sejumlah aturan UU Minerba saat beroperasi di Lumajang.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Salah satunya PT KSO Mutiara Halim. Data hasil Investigasi Ampel, kata Fauzi, perusahaan tersebut hanya menyetorkan Rp 1,2 miliar selama beroperasi di Lumajang sejak 2010 hingga 2015.
Padahal keuntungan perusahaan itu diperkirakan mencapai Rp 97 miliar selama enam tahun beroperasi. "Artinya, setoran ke Pemda itu tidak sampai 50 persen dari keuntungan mereka," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, Dewi J. Putriatni, menjelaskan bahwa yang mengeluarkan izin pertambangan adalah Pemerintah Pusat bukan pemerintah Jatim.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
"Anda bisa mengajukan permohonan izin juga. Tapi harus melewati Pemkab dan Provinsi yang sudah punya solusi bagi penambangan rakyat," tandas Dewi.
Solusi itu, kata Dewi adalah mengumpulkan penambang perorangan menjadi satu, kemudian Pemkab akan membentuk CV atau Koperasi agar bisa mengajukan izin usaha pertambangan (IUP).
Mengenai diizinkannya 20 perusahaan pertambangan baru-baru ini, Dewi mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan operasional pertambangan.
Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia
"20 perusahaan itu memasukkan izin ke P2T. Kami juga mendesak Dirjen Minerba agar segera menerbitkan aturan mengenai ini dalam bentuk PP atau Permen, agar kami bisa melakukan pengawasan," ujarnya.
Mengenai hal itu, Ahmad Hadinuddin Ketua Pansus Pertambangan mengatakan memang berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengawasan tambang adalah wewenang pemerintah pusat.
"Tapi dinas ESDM itu kan punya hak secara administratif melegalisasi aturan. Juga berhak untuk mengeluarkan surat himbauan penutupan tambang yang ilegal, jadi mereka punya hak lebih, tapi perlu didorong," pungkas politisi Gerindra tersebut. (mdr/rev)
Baca Juga: Pembahasan Raperda APBD TA 2025 di DPRD Provinsi, Pj Gubernur Jatim: Siap Akselarsi Peningkatan PAD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
