SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kadin Jatim menerima banyak laporan keluhan dari pengusaha pelayaran. Dari sekian banyaknya pengaduan, para pengusaha mengeluhkan tentang mahalnya ongkos masuk pelabuhan.
Dari laporan itu, saat ini Badan Otoritas Pelabuhan (BOP) masih mengkajinya. Sejauh ini, hasil pantauan Kadin Jatim menunjukkan bahwa BOP ternyata tidak bisa berbuat banyak dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Pelindo III, tentang mahalnya ongkos angkutan barang yang masuk ke pelabuhan.
"Tidak boleh untuk hal seperti itu, PT. Pelindo seharusnya menjadi pelayanan, bukannya justru menjadi profit oriented," ujar Komite Tetap Bidang Ekonomi Kadin Jatim, Lukman Ladjoni, Kamis (24/12).
Lukman membeberkan, jika diurut dari belakang, Dirjen Perhubungan Laut lah yang menjadi penyebab mahalnya ongkos masuk pelabuhan ini. "Banyak pemegang kebijakan yang menjalan tugasnya dengan benar, tetapi justru malah diberi sanksi. Namun, orang-orang yang kerap mencari keuntungan dari situasi, justru dipertahakan," tuding Lukman.
Lukman mencontohkan, kasus terakhir yang terjadi, yakni tentang reklamasi di Gresik (area Maspion). Di sini Maspion sebagai perusahaan swasta, bisa mengoperasikan pelabuhan dan mengkomersilkan.
"Itu kan seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bagaimana ini? apakah Pelindo tidak tahu?," kecam Lukman.
Saat itu kepala syahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) Gresik, Kapten Dahlan, sempat menyetop aktivitas karena belum ada ijin dari kementerian dan melanggar peraturan kepelabuhanan. Bahkan, pihak maspion juga tidak membayar sewa sampai 7,5 miliar rupiah.
Namun, gara-gara bertindak sesuai aturan ini, Kapten Dahlan justru diberi sanksi dari jabatannya dan akan dipindah ke Lhokseumawe.
"Nah kejadian-kejadian seperti ini justru akan memengaruhi KSOP-KSOP yang lain. Mereka takut. Kalau berbuat benar malah dipindah. Kalau membuat aturan yang mencari profit, justru dipertahakan," sambung Lukman.
Lanjut Lukman, seharusnya perhubungan laut mendukung aturan yang benar karena Presiden sudah mengatakan harus sesuai aturan demi slogan poros maritim.
Lukman mengaku khawatir jika nantinya semua pemangku kepentingan akan diatur oleh pengusaha. Ia menyarankan agar segera ada tim investigasi sehingga tidak ada lagi main asal copot KSOP.
Saya balik tanya, kenapa Dirjen Hubla Bobby Reynold Mamahit, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tidak ditahan dan masih menjabat sebagai Dirjen. Anehkan?". tutupnya. (yan/rev)
