SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kadin Jatim menerima banyak laporan keluhan dari pengusaha pelayaran. Dari sekian banyaknya pengaduan, para pengusaha mengeluhkan tentang mahalnya ongkos masuk pelabuhan.
Dari laporan itu, saat ini Badan Otoritas Pelabuhan (BOP) masih mengkajinya. Sejauh ini, hasil pantauan Kadin Jatim menunjukkan bahwa BOP ternyata tidak bisa berbuat banyak dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Pelindo III, tentang mahalnya ongkos angkutan barang yang masuk ke pelabuhan.
BACA JUGA:
- Cegah Abrasi Pantai Cemara, Kodim 0825 Banyuwangi Gandeng Pelindo Tanam 5.000 Cemara dan Mangrove
- Naik 4 Kali Lipat Dibanding Lebaran Tahun Lalu, Pelindo Regional 3 Sukses Layani 275 Ribu Pemudik
- Pelindo Pastikan Terminal Gilimas Siap Sambut MotoGP Mandalika
- Arus Penumpang Diprediksi Naik, Pelindo Siapkan Sejumlah Antisipasi
"Tidak boleh untuk hal seperti itu, PT. Pelindo seharusnya menjadi pelayanan, bukannya justru menjadi profit oriented," ujar Komite Tetap Bidang Ekonomi Kadin Jatim, Lukman Ladjoni, Kamis (24/12).
Lukman membeberkan, jika diurut dari belakang, Dirjen Perhubungan Laut lah yang menjadi penyebab mahalnya ongkos masuk pelabuhan ini. "Banyak pemegang kebijakan yang menjalan tugasnya dengan benar, tetapi justru malah diberi sanksi. Namun, orang-orang yang kerap mencari keuntungan dari situasi, justru dipertahakan," tuding Lukman.
Lukman mencontohkan, kasus terakhir yang terjadi, yakni tentang reklamasi di Gresik (area Maspion). Di sini Maspion sebagai perusahaan swasta, bisa mengoperasikan pelabuhan dan mengkomersilkan.
"Itu kan seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bagaimana ini? apakah Pelindo tidak tahu?," kecam Lukman.
