ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Soekarwo akan mengevaluasi keberadaan SMK Mini di Jatim. Banyak SMK Mini tersebut yang jalan ternyata tidak memenuhi syarat yang ada. Kemungkinan besar mereka akan ditarik kembali.
"Jumlah SMK Mini di Jatim ada 270. Dari jumlah tersebut, 30 SMK di antaranya tidak bisa memenuhi syarat sehingga akan ditarik provinsi," ujar Pakde Karwo di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2).
Baca Juga: Jatim Juara Umum OPSI 2024, Adhy Karyono: Kado Membanggakan di Hari Pahlawan
Menurut Pakde, kebanyakan SMK Mini yang tak memenuhi syarat itu karena tempat yang sedianya untuk peningkatan SDM, ternyata hanya untuk tambahan kualitas SMK yang sudah ada atau bukan di luar SMK. Artinya, keberadaan SMK Mini hanya untuk menambahi syarat SMK yang sudah ada.
Pemprov menyadari betul bahwa tidak semua SMK Mini yang didirikan berstandarisasi Jerman. Dari 100 persen, baru 60 persen yang berstandarisasi Jerman. Sedangkan 40 persen sisanya cenderung ke enterpreneurship.
"Program ini harus berkelanjutan, makanya kebijakannya akan diubah. SMK mini bukan hanya menciptakan tenaga kerja formal tapi juga menciptakan enterpreneurship. Kalau komposisinya 60:40 itu tak masalah atau tidak bias, sebab pendirian SMK mini memang diharapkan mampu menjadi embrio pelaku UMKM," jelas dia.
Baca Juga: Wujudkan Pendidikan Gratis Berkualitas, Pemprov Jatim Gelontor Anggaran Rp 7,1 Trilliun
Bahkan mantan Sekdaprov Jatim itu akan mendorong perbankan ikut masuk pembiayaan pelaku UMKM lulusan SMK mini. "Kalau lulusan SMK mini sudah bisa mengolah bahan baku menjadi barang produksi maka pemerintah akan membantu packaging dan permodalan perbankan sehingga mereka bisa menjadi enterpreneur UMKM beneran," imbuhnya.
Diakui Pakde Karwo, keberadaan SMK mini mayoritas berada di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan, seperti Sampang, Pamekasan, Probolinggo, Bangkalan maupun Situbondo. Kebetulan kultur masyarakatnya religius sehingga di sana banyak dijumpai pondok pesantren.?
"SMK mini kebanyakan gandeng dengan pondok pesantren. Karena pemerintah juga berkepentingan meningkatkan skill (ketrampilan) dari para santri agar pasca mondok mereka tidak kesulitan mencari pekerjaan," pungkasnya. (jas/ns)
Baca Juga: Suntik Semangat ke Maba Unair, Khofifah: Jadilah Enabler Leader, Jadilah Game Changer!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
