SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pengemplang pajak yang banyak didominasi pengusaha besar alias konglomerat dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tak adil, karena pembayar pajak yang patuh seperti UMKM tidak mendapatkan dispensasi, padahal UMKM sebagai penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammd Zainul Lutfi menegaskan, kalau memang pemerintah mengambil kebijakan pengampunan pajak seharusnya berlaku untuk semuanya dan tidak pilih kasih yang terjadi seperti saat ini. Pasalnya, pelaku UMKM saat ini kondisinya juga kembang kempis karena perekonomian belum stabil. Sementara itu, para pengemplang pajak hingga triliunan rupiah dibiarkan melenggang hingga ke luar negeri dan kini justru mereka diampuni kejahatan pajaknya dengan alasan agar uang yang disimpan di Luar Negeri dapat kembali ke Indonesia.
Baca Juga: Didatangi Sri Mulyani, Sikap Muhammadiyah Berubah, Batal Gugat UU Tax Amnesty
"Saya kira mereka tetap diberi hukuman yang setimpal, meski disatu sisi ada uapaya pemerintah melakukan tax amnessty Karena mereka inilah negara menjadi melarat. Sedang di satu sisi keberadaan UMKM yang banyak menyumbang perekonomian bangsa seharusnya juga mendapatkan pengampunan. Karena mereka ini sangat taat membayar pajak," tegas politisi asal PAN ini, Minggu (6/3).
Lutfi menyontohkan, temannya yang menjadi pelaku UMKM dan memiliki omzet puluhan miliar, kini dikejar-kejar petugas pajak dengan alasan menunggak puluhan miliar selama beberapa tahun. Padahal temannya tersebut mengambil barang seperti kulit sapi atau kambing secara door to door, tentunya uang yang dia dapat tidak langsung cair.
"Nah, mereka ini juga harus menerima ampunan pajak. Mengingat dia juga memiliki tenaga kerja dan penyetor kulit yang cukup banyak," papar Ilut--panggilan akrab Zainul Lutfi.
Baca Juga: Pengesahan UU Tax Amnesty Penuh Interupsi, Rieke: Tertutup, dari Hotel ke Hotel
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurut dia, jika pemerintah ingin perekonomian bisa stabil seharusnya pengampunan pajak tidak hanya diberlakukan bagi pengemplang pajak besar, namun para pelaku usaha seperti UMKM harus dapat juga. Ini artinya kebijakan tersebut memenuhi unsur keadilan. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini, tentunya banyak usaha yang nafasnya kembang kempis. Untuk itu, pihaknya berharap ada pengampunan atau bahkan penghapusan pajak bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet kecil.
"Seharusnya pemerintah tetap melindungi UMKM diantaranya dengan cara penghapusan pajak dan bunga yang diberikan oleh bank harus minim. Dengan begitu UMKM sebagai faktor terbesar penggerak ekonomi bangsa dapat membantu kondisi ekonomi yang ada dalam ambang kehancuran," beber politisi asal Partai Golkar ini. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
