Hendrawan Supratikno
"Kami yakin, Presiden memiliki pertimbangan yang arif dalam mengganti para menterinya. Soal kader PKB di kabinet, kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawacita," tambah dia.
Presiden Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugasnya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja.
"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4) malam.
Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet.
"Tidak ada yang dikte-dikte, apa lagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.
Tudingan PKB yang menyatakan elite parpol pendukung pemerintahan menekan Presiden untuk melakukan reshuflle jilid II, direaksi PDIP. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyarankan PKB untuk tidak berprasangka buruk atau suudzon kepada PDIP.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Jazilul Fawaid menuding PDIP mendesak reshuflle lantaran mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kini dijabat kader PKB Marwan Jafar.
Hendrawan mengatakan, dalam konteks politik untuk upaya membangun peradaban, diperlukan mengembangkan suatu iklim persahabatan, suatu komunikasi yang diwarnai prasangka baik.
"Jangan suudzon (buruk sangka atau berpikiran negatif," kata Hendrawan, Selasa (5/4).
Dia menilai, jika ada kritikan terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah hal yang wajar.
Sebab diakuinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang merupakan kader PDIP Yasonna Laoly pun mendapatkan kritikan.
"Soal incar mengincar, soal siapa menggeser siapa, itu urusan presiden," ucapnya.
Maka itu dia membantah tudingan Jazilul yang menilai PDIP mengincar kursi menteri asal PKB itu. Dia menjelaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Tidak benar, karena kami menyadari sepenuhnya itu hak prerogatif presiden, PDIP hanya melakukan penilaian objektif," pungkasnya. (det/mer/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
