Kantor Kejari Kepanjen, Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Banyak kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang, kini mengendap tak jelas kelanjutannya. Seperti kasus jembatan desa Dadapan kecamatan Wajak dan kasus pengadaan seragam di Dinas Pendidikan kabupaten Malang.
Bahkan sempat adanya tudingan bahwa kasus kasus tersebut sudah tidak mungkin akan dilanjutkan ke meja hijau oleh Kejari Kepanjen.
Baca Juga: Dinyatakan Memenuhi Syarat Ikuti Pilkada 2024, Administrasi Abah Anton Dipertanyakan
Hal ini terbukti lantaran saat ini kasus pengadaan seragam sekolah yang menelan anggaran pemerintah 5,8 miliar tersebut mandeg. Pihak kejari hanya berkutat pada pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang ditangani Kasi Intel. Kasus tersebut tidak kunjung dilimpahkan ke Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (pidsus).
Salah seorang pengamat keuangan daerah, kepada BANGSAONLINE.com mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasi Intel Kejari Kepanjen, diduga 15 kepala sekolah memberikan kesaksian palsu.
"Pasalnya kalau diteliti tentang perencanaan anggaran daerah kabupaten Malang, sejak tahun 2013 tidak ada usulan untuk pengadaan seragam sekolah. Lha mengapa, kok tiba-tiba pada tahun 2015 hal itu muncul. Ini kan aneh dan mengada-ada," bebernya.
Baca Juga: Ke KPK, KPMB Desak Penyelesaian Kasus Korupsi Abah Anton
BANGSAONLINE.com yang mencoba berulang kali mencoba mengonfirmasi terkait hal ini ke Kasi Intel Kejari Kepanjen, Nusirwan, belum juga berhasil. Terakhir, siang tadi (6/4) BANGSAONLINE.com kembali mendatangi Kejari, namun lagi-lagi Nusirwan tidak ada di tempat.
Menurut petugas penerima tamu di Kejari Kepanjen, bahwa Nusirwan sedang dinas di luar. Begitu juga saat BANGSAONLINE.com hendak menemui kasipidsus, petugas juga mengatakan masih banyak tamu. (thu/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
