Bambang Widjojanto: KPK dan Kejagung Bisa Usut Rilis Panama Papers

Bambang Widjojanto: KPK dan Kejagung Bisa Usut Rilis Panama Papers Petugas keamanan berjaga di depan Gedung Arango Orillac, lokasi perusahaan firma hukum Mossack Fonseca bermarkas di Panama (6/4). foto: reuters

"Kami akan mempelajari sejumlah perusahaan tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dikonfirmasi wartawan. 

Nantinya jika memang terbukti adanya pengusaha-pengusaha Indonesia memiliki aset di Panama dengan tujuan menghindari wajib pajak KPK akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun dikarenakan lokasi aset berada di luar negeri, Laode mengatakan perlunya kerjasama dengan pemerintah luar negeri

"Jika jadi barang bukti maka harus melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum di luar negeri, bisa dilakukan secara, agency to agency, bilateral, maupun multilateral " lanjutnya.

Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, maka sejumlah nama pengusaha Indonesia bisa dilihat di dalamnya. Sejumlah nama tersebut antara lain Chairul Tanjung, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, Djan Faridz, Erwin Aksa, Anindya Nirwan Bakrie dan masih banyak lainnya. Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan menelusur semua aset, tetap maupun tidak tetap, yang dimiliki Wajib Pajak, yang belum dilaporkan ke Dirjen Pajak.

"Ya kita tidak bisa bilang lari segala macam, yang pasti kita ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT, itu intinya yang menjadi fokus dari Dirjen Pajak tahun ini," ucap Menteri Bambang.

Panama Papers adalah bocoran data dari klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).

Panama Papers diyakini bakal menggegerkan tataran global. Sedikitnya 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri yang masih menjabat maupun sudah lengser, tersangkut bocoran data ini karena mengemplang pajak. Data-data Panama ini sudah diverifikasi oleh 70 reporter untuk memastikan keasliannya sejak 2015. (jkt1/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO