JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Puluhan ribu massa Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) dari berbagai Provinsi, Rabu (13/4) besok siap mengepung Istana Negara. Mereka mendukung rekrutmen Pendamping Desa melalui seleksi terbuka yang dilakukan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Aksi unjuk rasa ini sebagai tandingan dari aksi yang sebelumnya dilakukan ratusan eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menolak rekrutmen Pendamping Desa yang dituding tidak transparan.
Baca Juga: Salah Satu Pasar Desa di Bangkalan Kecipratan Dana Pembangunan dari Kemendes PDTT
"Kita sudah siapkan lima ribu lebih massa melakukan aksi ke Istana Negara untuk menantang eks pendamping PNPM yang membuat program Kementerian Desa tidak kondusif karena menuntut perpanjangan kontrak secara otomatis," kata Korwil Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) Provinsi Banten Muhidin.
Sementara itu, APPMI Provinsi Jawa Barat juga mengaku bakal mengerahkan sekitar 6000 massanya untuk bergabung dengan massa lain se-Indonesia. "Untuk Jawa Barat, kita siapkan massa 6000 lebih, belum provinsi lainya," kata Koorwil APPMI Provinsi Jawa Barat Ade Cahyan, Selasa (12/4) kepada BANGSAONLINE.
Menurut Ade, keinginan eks PNPM agar langsung menjadi Pendamping Desa tanpa mekanisme seleksi dinilai melanggar aturan Peraturan Menteri Desa Nomor 3/2015 Pasal 23. Sebab, permen tersebut secara jelas menyebutkan, rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka.
Baca Juga: DPMD Bangkalan Kirim 30 Pelaku Ekonomi Kreatif Ikut Pelatihan di Jogja
"Oleh sebab itu, Pendamping Desa eks PNPM juga harus melewati mekanisme seleksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Itu jauh lebih bijak dilakukan oleh teman-teman daripada seperti memaksakan kehendaknya," jelasnya. (jkt1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
