foto: detikcom
"Saya yakin para kandidat rela dan ikhlas patungan. Dan berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014 dengan 2.000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" terang Bamsoet.
"Tidak sefantastis itu, kita dapat memakluminya. Tapi kalau benar sampai sebesar itu (Rp 20 M) weleh, weleh, para kandidat yang rata-rata anggota DPR, ada mantan anggota DPR dan Gubernur itu harus merampok ke mana?" tandasnya.
Sementara, Politisi Golkar Tantowi Yahya mengatakan, wacana tersebut sangatlah tidak etis dan menutup kader-kader partai yang potensial untuk maju sebagai ketua umum partai.
"Bukan saja tidak etis tapi akan menghalangi kader-kader bagus untuk maju," kata Tantowi saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Dia berpandangan, seyogianya biaya penyelenggaraan Munaslub tidak semuanya dibebankan kepada masing-masing calon ketua umum.
"Kalaupun ada partisipasi, jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 persen dari biaya total penyelenggaraan. Jumlah tersebut dibagi rata oleh jumlah calon ketum. Sisanya tetap ditanggung Panitia Pelaksana," jelasnya.
Di sisi lain, upaya tersebut diklaim sebagai salah satu jurus ampuh menangkal terjadinya praktik politik uang. Ketua Organizing Committe Zainudin Amali mengatakan, pada dasarnya wacana tersebut bertujuan agar tidak terjadi jual beli suara. Antara calon ketua umum Partai Golkar dengan DPD sebagai pemilik suara.
"Mau dilarang apapun komunikasi pasti terjalin antara caketum ke peserta. Membujuk orang dan sebagainya tapi ada imbalan sesuatu. Ini yang mau dieliminir. Bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain. Tapi tidak boleh milih berdasarkan bantuan kandidat," ujar dia saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Zainudin menekankan, setoran dari setiap calon ketua umum Golkar tersebut khusus diperuntukan DPD-DPD sebagai pemilik suara. Bukan untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar ataupun syarat mendaftar sebagai kandidat calon.
"Bukan untuk mendaftar sebagai kandidat. Tapi kan mereka akan interaksi bantu transport kepada para peserta. Jangan sampai ini bantuan perorangan sehingga mempengaruhi pilihan. Pilih lah apa yang dia lihat bagus. Yang bisa membawa partai bagus ke depan," tuturnya.
Oleh karenanya, lanjut Zainudin, dibuatlah semacam rencana tiap calon ketua umum menyerahkan duit ke penyelenggara Munaslub. Yang mana nantinya, penyelenggara akan mendistribusikan kepada DPD.
"Jadi tujuan mulianya mengeliminir transaksi. Angkanya belum ada angka seperti itu. Orang sedang mendiskusikan belum tentu diterima. Terus berapa dong berapa dong, macam-macam," tandasnya.
Sementara, Ketua steering comitte (SC) Munaslub Golkar 2016, Nurdin Halid mengatakan, perhelatan Munaslub yang awalnya direncanakan tanggal 7-8 Mei di Nusa Dua, Bali, berkemungkinan mundur dari jadwal sebelumnya. Hal ini disebabkan sejumlah mekanisme aturan terkait wewenang dari Kemenkum HAM, yang menjadi prasyarat dilaksanakannya Munaslub tersebut.
"Golkar menetapkan dari rapat pleno DPP, bahwa Munaslub semula akan dilaksanakan tanggal 7 Mei. Tapi karena ada masalah teknis seperti belum keluarnya surat pengesahan hukum dari Kemenkum HAM, maka Munaslub diundur sampai tanggal 17 Mei," ujar Nurdin usai memimpin rapat SC di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Raya, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
