Suasana simposium nasional 65.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Simposium nasional yang membedah tragedi 1965 yang berlangsung di Hoel Aryaduta, Senin (18/4) tetap dilaksanakan. Sejumlah pejabat pemerintah di antaranya Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan, Kapolri Jendral Badrodin Haiti, Jaksa Agung dan Watimpres Sidarto Danusubroto juga hadir dalam pembukaan.
Ketua Pengarah Simposium Nasional 65, Agus Wodjojo berharap sejarah 1965 dibicarakan secara jujur dan berimbang dalam simposium. Dengan pendekatan sejarah ini, yang dianggap pendekatan paling jujur tidak hitam putih dan tidak ada sebab tanpa akibat.
Baca Juga: Situs Persada Sukarno Minta Pemerintah Bentuk Tim Kajian Hari Peristiwa G30S/PKI
"Simposium ini berbeda dengan diskusi yang lalu, karena tidak eklusif hasil kerjasama sociel civil dengan pemerintah," kata Agus dalam sambutannya di Hotel Arya Duta, Senin (18/4).
Disebutkan pula, kenapa harus pemerintah, karena tanpa pemerintah rekomendasi simposium 1965 takan bisa terwujud, begitu juga sebaliknya.
Dikatakan Agus, forum ini bukan untuk mencari yang benar atau salah. "Tapi di balik kebenaran yang kita yakini ada versi lain. Seperti dari yang hadir ada purnawirawan TNI yang menjadi pelaku operasi, ada yang masih tampak gagah. Begitu juga ada korban atau keluarga tapi kita semua sama pada saat awal menyanyikan lagu Indonesia Raya," ungkapnya.
Baca Juga: Aksi Damai DPW FPI Tolak LGBT Direspons Positif DPRD Pamekasan
Sementara itu Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa penyelenggaraan simposium ada pengaruh dari PKI. Ia menyebutkan pelanggaran HAM harus diselesaikan, termasuk di Papua, dimulai dari tragedi 65 ini pemerintah akan masuk mengusut pelanggaran tersebut.
"Jadi saya kira tidak usah diselesaikan diluar negeri, akan kita selesaikan disini pelanggaran. Kita ini bangsa yang besar dan jernih dalam memandang tragedi 1965," sebut Luhut. (jkt1/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
