Ketua DPRD Surabaya Sidak Pasar Keputran, Minta Pemkot segera Revitalisasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masalah Pasar Keputran mendapat perhatian dari Ketua DPRD Surabaya Armuji. Bersama Erwin Tjahyuadi dan Sugito, politisi PDI Perjuangan ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Keputran, Rabu (20/4). Armuji melihat langsung kondisi pasar yang sebagian beralih fungsi menjadi tempat tinggal pedagang.

Pemkot Surabaya sendiri memberi tenggat waktu sampai besok (21/4) kepada pedagang untuk membongkar bangunan liar di lantai dua yang digunakan sebagai tempat tinggal. Bangunan yang disebut dengan bedak itu selama ini tidak berfungsi sebagai stan.

Jika tetap tidak dikosongkan, besok (22/4) terpaksa Pemkot Surabaya melalui Satpol PP akan membongkar paksa. “Kalau harus dibongkar paksa, jangan sampai ada kekerasan,” ujar Armuji di sela-sela sidak.

Cak Ji, sapaannya, mengungkapkan, aktivitas pedagang di bagian depan sampai saat ini tetap berjualan. Sementara di bagian belakang disengaja tidak dipakai untuk berjualan. Sehingga, pedagang mengalih fungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal.

“Pasar itu untuk jualan, bukan untuk tempat tinggal. Ini harus segera dikembalikan kepada fungsinya,” terangnya.

Anggota dewan empat periode ini meminta Pemkot Surabaya segera melakukan revitalisasi terhadap pasar tersebut. Sehingga, para pedagang yang jualan di pinggir jalan bisa ditampung di dalam pasar.

“Pemkot harus serius merevitalisasi. Kalau ada investor melirik ndak papa, tapi tetap digunakan untuk pasar, jangan sampai jadi hotel atau lainnya,” tukasnya.

Sementara Erwin Tjahyuadi mengeluhkan kondisi pasar yang sangat kotor dan becek. Menurutnya, Pasar Keputran sangat tidak layak untuk ukuran pasar yang berada di tengah kota. Kondisi pasar yang tidak bersih menyebabkan pengunjung tidak banyak.

“Paling yang beli orang sekitar sini, coba bersih ramai ini,” ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menilai Pemkot Surabaya kurang serius merevitalisasi Pasar Keputran. Padahal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu menyediakan anggaran untuk pemerintah daerah yang ingin merenovasi pasar. Seperi halnya pasar agung di Bali. Biaya renovasi pasar tersebut semuanya ditanggung pemerintah pusat.

“Pemkot sebenarnya tinggal ngomong, di pusat itu ada anggaran. Di Bali itu tidak pakai APBD, cuma Pemkot Surabaya kemlete. Anggaran full dari kementerian perdagangan,” jelasnya.

Pengurus UPTD Pasar Keputran, Kasi’an mengatakan, jumlah stan di lantai satu dan dua sebanyak 1600. Dari jumlah itu yang ditempati sampai sekarang sejumlah 1197, sebanyak 250 disegel karena tidak membayar iuran tiap bulannya.

Harga sewa stan, lanjutnya, di lantai satu dan dua tidak sama. Stan di lantai dua paling murah sekecil Rp 26 ribu per bulan. Sedangkan harga sewa stan per bulan di lantai satu dimulai dari harga Rp 54 ribu.

“Tergantung dari luasannya dan letaknya, kalau di lantai dua yang jelas lebih murah dari lantai satu,” ucapnya.

Pedagang pakaian bekas Mardi mengaku setiap bulan membayar sewa kepada Pemkot sebanyak Rp 145 ribu untuk lima stan. Dia berharap Pemkot Surabaya tidak asal membongkar stan. Sebab, bedak tersebut dibangun sendiri oleh pedagang.

“Kalau dibongkar mau pindah ke mana. Kalau sudah disediakan tempat lain ya ndak papa dibongkar,” ujarnya. (lan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News