SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Sumenep terbilang minim, hanya sebanyak 600 ribu peserta dari total jumlah penduduk sebanyak jiwa sebanyak 1 juta lebih.
Hal itu dikatakan oleh Kepala BPJS Kabupaten Sumenep Endang Lilis. Saat ini jumlah peserta untuk jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 544.250 sedangkan untuk jenis Pekerja Penerima Upah (PPU) sekitar 55 ribu. Sehingga separuh dari total jiwa di Sumenep belum tercover BPJS.
Baca Juga: Daerah Endemis Kusta Dapat Bantuan Sumur Air Tanah
”Secara keseluruhan peserta BPJS se Kabupaten Sumenep baru sekitar 600 ribu,” katanya, kemarin.
Ditanya soal anggaran yang dikelola oleh BPJS Sumenep, Endang tidak menyebutkan angka secara pasti. Pasalnya, jika hanya mengandalkan iuran dari peserta BPJS di Sumenep dipastikan tidak akan mampu membayar semua kebutuhan pasien.
Sedangkan kebutuhan dana setiap pasien tidak bisa diukur, karena disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien sebagaimna yang telah diatur dalam Permenkes. Berdasarkan tagihan dari Rumah Sakit Umum Dr Moh Anwar setiap bulan mencapai Rp 2 miliar.
Baca Juga: Siswa Penderita Tumor Tulang Ganas di Sumenep Divonis Dokter tak Bisa Diselamatkan
”Meskipun sampai seratus juta asalkan sesuai prosedur tetap kami layani. Jika ada keluhan dari pasien, silakan langsung pada kami agar segera ditindak lanjuti,” jelasnya.
Pengamat sosial Ade Suhaimi mengatakan, belum tercovernya masyarakat miskin diduga karena petugas BPJS kurang aktif melakukan sosialisasi. Sehingga banyak warga yang tidak mengetahui fungsi BPJS yang sebenarnya.
Terbukti, lebih dari separuh total masyarakat miskin penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera (Rasta) di Sumenep mencapai 116.378 jiwa belum tercover. Akibatnya, anggaran BPJS secara nasional sekitar Rp 5 miliar tahun 2015 tidak terserap. Karena masyarakat saat berobat mengutamakan SPM yang dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat II.
Baca Juga: Ambulans di Pulau Gili Raja Tak Difungsikan Maksimal
Sementara anggaran yang disediakan oleh pemeritnah daerah melalui dana APBD setiap tahunnya sangat kecil, yakni sekitar Rp 50 miliar. ”Akibatnya pembayaran SPM kepada rumah sakit setiap tahunnya selalu nunggak,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kedepan BPJS terus melakukan sosialisasi, utamanya kepada masyarakat yang berada daerah pedalaman. ”Kualitas SDM masyarakat Sumenep masih sangat minim, sehingaa BPJS harus berani jemput bola,” tegasnya. (fay/jiy/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
