Menlu Retno Marsudi bersama 10 ABK yang dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf saat diserahkan kepada keluarga di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Senin (1/5).
Menlu Retno juga menyatakan, pembebasan 10 WNI sandera Abu Sayyaf sebagai prestasi besar pemerintah Indonesia. Terutama karena pembebasan dilakukan melalui diplomasi serta menolak tawaran tebusan pihak penyandera. Kemarin, 10 ABK WNI dihadirkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk kemudian resmi dikembalikan ke pangkuan keluarga.
"Laporan menyatakan 10 ABK dalam kondisi baik, setelah proses selesai dilakukan pada siang ini, Kemenlu mewakili pemerintah Indonesia telah menyerahkan 10 ABK kepada pihak keluarga," kata Menlu Retno.
"Kita patut bersyukur 10 ABK WNI telah dibebaskan tanggal 1 mei 2016, operasi pembebasan sepenuhnya dipimpin pemerintah Indonesia dibantu oleh banyak pihak termasuk pemerintah Filipina," sambungnya.
Sempat beredar kabar dari media Filipina, bahwa perusahaan Patria Maritime Line yang mempekerjakan 10 WNI itu membayar tebusan senilai Rp 14 miliar kepada Abu Sayyaf pada Jumat (29/4) alias dua hari sebelum mereka dibebaskan.
Menlu Retno membantah informasi itu. Namun pemerintah mengakui jika aparat serta militan lain di Filipina juga dilibatkan dalam pembebasan. "Dari awal kita buka semua simpul karena kita paham satu simpul tidaklah cukup. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah tidak akan bayar tebusan," lanjutnya.
Sebelumnya, Eddy Mulya yang menjabat sebagai Minister Counsellor, Koordinator Fungsi Politik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, mengatakan bahwa bebasnya 10 WNI itu bukan karena uang tebusan yang telah dibayar. Pembebasan itu berhasil karena pihaknya menggunakan pendekatan antarpersonal.
"Ini full negosiasi. Ada sahabat saya, Pak Baidowi, dengan teman-teman mereka yang atur, kita tindak lanjutnya," tutur Eddy.
Dia mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih pada hubungan antarpersonal yang sudah terjalin melalui kerja sama pendidikan.
Dalam hubungan tersebut, ada seseorang yang dituakan dan dihormati bersama sehingga menghasilkan perundingan pembebasan sandera 10 WNI.
Eddy tidak mau menyebut bahwa negosiasi yang dilakukan berkaitan dengan adanya utang budi pihak penyandera dengan tim negosiasi yang dipimpin Baidowi. "Kami enggak ada utang budi. Jangan berpikiran negatif. Kita kerja sama sesama umat Islam," ucap dia.
Dalam siaran pers yang diterima sebelumnya disebutkan bahwa pembebasan sandera dilakukan atas kerja Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi gabungan jaringan pendidikan Yayasan Sukma atau Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, pimpinan Ahmad Baidowi.
Namun, Eddy mengatakan, dirinya tidak bisa menceritakan secara detail tentang proses penyanderaan hingga pembebasan 10 WNI yang merupakan anak buah kapal Brahma 12. Dia juga enggan menjawab pertanyaan bahwa motif penyanderaan murni demi uang tebusan.
Bantahan adanya uang tebusan juga dilontarkan pihak istana. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan proses pembebasan 10 WNI murni menempuh jalur diplomasi. Dia juga tidak menampik terlibatnya berbagai pihak dalam pembebasan ini.
"Perlu kami sampaikan bahwa pembebasan 10 orang WNI dilakukan sepenuhnya melibatkan pemerintah dan juga tentunya bahwa ada bagian-bagian dari pemerintah, perorangan yang mungkin juga pekerja. Maka Presiden dalam hal ini, diplomasi total," kata Pramono.(mer/det/yah/kcm/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
