Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi saat memberikan keterangan pers.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi, menilai Menaker dan jajaranya tidak mempunyai kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap nasib ABK yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menurutnya, mereka yang saat ini masih disandera belum jelas nasibnya, namun Menaker bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa.
Hal ini diungkapkan ketika diterima oleh sejumlah pejabat di Kemenaker, Kamis (14/7).
Baca Juga: Dua WNI yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Kabur, PKS: ke mana yang Kemarin Ngaku jadi Pahlawan
Kekecewaan ini disampaikan, mengingat hingga saat ini Menaker belum memberikan perhatian dan langkah langkah yang kongkrit terhadap buruh ABK yang disandera.
Bahkan menurut Rusdi, dalam pertemuan tersebut, sikap dan jawaban yang disampaikan jajaran Direktorat Binapenta Kementerian Tenaga Kerja cenderung lepas tangan.
"Mereka mengatakan fungsi dan tugas utama Kemanaker terkait tenaga kerja di luar negeri hanyalah sebagai regulator dan fasilitator dalam penempatan TKI ke luar negeri. Intinya kemenaker hanya memantau permasalahan tenaga kerja yang ada di luar negeri," kata Rusdi.
Baca Juga: Penculik Tiga WNI Minta Tebusan Rp 55,5 Miliar, Ketua DPR Serukan Gelar Operasi Militer
Untuk itu, Rusdi mendesak Presiden Jokowi memecat Menaker karen tidak pro terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. "Sudah di dalam negeri lapangan pekerjaan semakin sempit, di luar negeri buruh Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai," kecamnya.
Sebelumnya, saat diterima Wakil Dubes Filiphina untuk Indonesia Roberto Manalo, KSPI menekankan 4 hal terkait penyanderaan 7 ABK dan 3 TKI oleh kelompok Abu Sayyaf.
Pertama, Pemerintah dan Militer Filipina harus serius melakukan pembebasan terhadap 10 sandera.
Baca Juga: Tolak Bantuan TNI Bebaskan Sandera, Panglima: Biarkan Filipina Mati Lampu
Kedua, KSPI mendesak agar Pemerintah Filipina bersikap terbuka terhadap masuknya Militer Indonesia dalam proses pembebasan 10 sandera tersebut. Jika pemerintah Filipina tidak serius dan tidak mau membuka ruang kerjasama dengan militer Indonesia, semakin membuktikan bahwa pemerintah Filipina tidak serius atas penyanderaan yang terjadi.
Ketiga, KSPI akan melakukan aksi berkelanjutan kepung Kedutaan Besar Filipina dengan jumlah massa aksi yg lebih besar sebagi bentuk protes keras kepada pemerintah Filipina. Aksi serupa juga akan dilakukan ke kantor-kantor pemerintahan terkait seperti Kemenlu dan BNP2TKI dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.
Keempat, KSPI sangat menghawatirkan keselamatan jiwa 10 orang yang disandera tersebut karena sudah memasuki hari ke 22 penyanderaan.
Baca Juga: Lagi, 3 ABK WNI Diculik, 4 ABK Selamat karena Tak Miliki Paspor
"KSPI tidak ingin ada satu orangpun ABK dan TKI yang disandera hilang nyawanya. Oleh karenanya seluruh pihak terkait harus peduli dan concern terhadap nasib para TKI," pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
