Dadang Rusdiana
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Bergabungnya Partai Golkar mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai direspon kalangan parpol pendukung Jokowi-JK. Dengan bergabungnya Golkar sudah barang tentu Presiden Jokowi harus memberikan imbalan berupa jatah menteri Kabinet Kerja. Untuk memberikan kursi menteri Golkar, Jokowi diminta mencopot menteri-menteri yang sering membuat gaduh, seperti Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang acapkali berseteru di ruang publik.
Ini disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana yang berharap nantinya Presiden Joko Widodo tak mengganti menteri yang berasal dari partainya maupun partai lain demi mengakomodir Partai Golkar.
Baca Juga: Reshuffle Tak Signifikan: Mendepak Yang Tak Sealiran, Mengakomodasi Ketum PAN
"Pemerintahan Jokowi tidak boleh melupakan partai-partai yang terlebih dahulu mendukung. Sehingga tidak boleh merangkul yang baik tapi mengkhianati atau menyakiti pendukung lama," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (18/5) seperti dikutip dari merdeka.com.
Anggota Komisi X DPR ini berharap Golkar dapat mengisi posisi menteri yang diisi oleh kalangan profesional.
"Ya orang yang selama ini buat gaduh. Itu kan membuat terkurasnya tenaga dan pikiran Presiden. Dua-duanya (Rizal dan Sudirman) juga profesional kan. Menurut saya salah satunya. Jadi pak Rizal dan Sudirman ini kalau dibiarkan bersama sampai kapanpun akan seperti itu. Jadi salah satunya mesti dikorbankan," katanya.
Baca Juga: M Luthfi dan Sofyan Djalil Dicopot, Zulkifli Hasan Masuk Kabinet, ini Daftar Menteri Baru
Dadang meyakini apabila Presiden Jokowi memutuskan mencopot menteri dari kalangan profesional demi mengakomodir Partai Golkar hal itu akan membuat komposisi yang baik di pemerintahan. Sebab, apabila mencopot menteri dari partai dan menggantinya dengan sosok dari partai yang baru bergabung hal itu akan membuat suasana kabinet menjadi terganggu.
"Walaupun itu prerogatif Presiden. Kuncinya itu, tidak boleh membuat sakit hati tapi memberikan porsi yang proporsional pada pendatang baru. Itu baru negara stabil," tukasnya.
Sebelumnya, partai pendukung Jokowi-JK lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga emoh kursi menterinya diotak-atik dengan masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua PKB Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika kedua partai itu merapat ke pemerintah asalkan tidak mengambil jatah menteri PKB.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet 15 Juni, 63,1 Persen Publik Setuju Jokowi Rombak Menteri
"Kalau Golkar dan PAN mau mendukung Pemerintah, mau masuk menteri enggak apa-apa. Tapi jangan ambil jatah PKB," kata Muhaimin usai acara ramah tamah 'Nusantara Mengaji' di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (6/5) dilansir dari merdeka.com.
Cak Imin sapaan akrabnya ini juga percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mengganti kadernya yang diplot menjadi menteri. Sebab, selain Jokowi karena dekat dengan PKB, diklaimnya, kader yang dipercaya duduk di Kabinet Kerja tak pernah berulah dan selalu mengikuti instruksi presiden.
"Presiden Jokowi yang dekat dengan PKB, kedekatannya bersama-sama dari awal. Ya tahu lah PKB orangnya enggak neko-neko, enggak macem-macem. PKB tidak pernah nakal. Masa begini Pak Jokowi enggak paham," tegasnya.
Baca Juga: Cak Imin Dituding Pemicu Demo 11 April, Luhut, dan Bahlil Tersudut, Politikus PDIP Desak Dicopot
Atas dasar ini lah, Cak Imin yakin 4 kader yang saat ini menjadi menteri, tak bakal ikut dirombak. Dia juga memprediksi, reshuffle kedua kabinet kerja ini juga tak banyak perubahan komposisi.
"Saya yakin dan optimis tidak ada perubahan dalam komposisi yang ada, tapi kita juga dalam sadar bahwa Pemerintahan itu Presidensial, apapun yang dilakukan Presiden ya kita dukung lah. Malah kita doakan empat menteri PKB tidak ada perubahan sama sekali," pungkasnya. (mer/dtc/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
