JEMBER, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa penolakan rencana perizinan tambang di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember berujung bentrok, Senin (23/5). Puluhan mahasiswa yang sebelumnya berorasi di depan Kantor Pemkab Jember, berlari menjauh dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Beberapa di antaranya, menjadi korban pemukulan aparat keamanan.
Kericuhan bermula ketika mahasiswa yang tergabung ke dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember, meminta ketegasan Bupati Jember dr Faida, atas informasi izin tambang emas di Kecamatan Silo. Pasalnya, perizinan tambang emas yang akan dilakukan PT Aneka Tambang (Antam) di Desa Pace, Kecamatan Silo itu tinggal menunggu persetujuan Bupati.
Baca Juga: Paksakan Klausul Pertambangan di Raperda RTRW, PMII Tuding Pemkab Jember Arogan
Mahasiswa yang tak kunjung ditemui bupati, memaksa agar ada pihak yang berkompeten menjawab tuntutan mahasiswa.
"Kemudian kami diminta untuk mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk bertemu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang mewakili bupati, di ruangannya," kata Abdurrashodiq, salah seorang mahasiswa.
Namun, mahasiswa menolak dan meminta agar perwakilan bupati keluar dari ruangan dan menemui mahasiswa yang terjemur terik matahari itu. Tak ada titik temu, aksi saling dorong pintu gerbang pun terjadi. Hasilnya, pintu gerbang Kantor Pemkab Jember roboh.
Baca Juga: Ini Alasan Dewan Jatim Tolak Pertambangan Pasir Besi dan Tambak Udang di Jember
Satpol PP dan polisi pun kemudian mengejar beberapa mahasiswa yang dianggap provokator. Beberapa mahasiswa juga terlihat menerima pukulan dari Satpol PP dan polisi. Suasana panas mereda ketika mahasiswa memutuskan mundur. Sedangkan pasukan keamanan juga ditarik masuk ke dalam kantor Pemkab Jember.
Korlap aksi, Abdul Hamid menyebut, sikap bupati yang dinilai tak tegas itu, nampak dari absen keempat kalinya pada acara rapat dengan Pansus pertambangan DPRD Jawa Timur sejak dua bulan lalu. "Padahal, dengan hadirnya bupati dalam rapat tersebut, bisa menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat yang menolak tambang Silo," kata Hamid.
Selain itu, saat Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan izin pertambangan emas di Silo tinggal selangkah lagi, bupati juga belum memberikan pernyataan tegas akan penolakan tambang.
Baca Juga: DPRD Jember Restui Wacana Pembukaan Izin Tambang Galian C
"Sekarang keputusan perizinan ada di tangan bupati. Oleh sebab itu, kami menuntut agar bupati menolak segala perizinan tambang emas di Silo. Itu sesuai dengan janji bupati saat masa kampanye dulu," tuturnya.
Hamid menambahkan, berdasarkan hasil beberapa penelitian, wilayah Desa Pace, Kecamatan Silo rawan terkena bencana alam berupa tanah longsor. "Sedikit saja tanah di sana digerus untuk tambang, maka akan terjadi bencana alam. Sedangkan rencana pertambangan itu hanya beberapa ratus meter dari pemukiman warga," tegasnya.
Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief menegaskan, Pemkab Jember, tidak akan memberikan izin tambang emas di Kecamatan Silo karena pemerintah akan mengikuti aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Bupati Hendy akan Buka Izin Tambang di Jember
"Saya kira sikap bupati Jember nantinya akan mengikuti suara dari masyarakat. Kalau masyarakat menolak tambang, maka Pemkab Jember akan menolak tambang emas itu," katanya, kemarin.
Wabup menegaskan, pihaknya menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, jika Pemkab Jember menolak rencana tambang emas di Kecamatan Silo sesuai dengan keinginan masyarakat. “Sehingga nantinya, ini bukan sikap pribadi, namun sikap dari masyarakat Kabupaten Jember," tuturnya.
Sebelumnya, para mahasisiwa itu juga telah berorasi di bundaran DPRD Jember. Mereka meminta pernyataan sikap legislatif atas persoalan itu. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni saat menemui mahasiswa mengatakan, DPRD Jember secara tegas sudah menolak seluruh bentuk pertambangan khususnya untuk galian A dan galian B. "Itu kami buktikan dengan menolak pasal eksploitasi tambang pada Raperda RTRW lalu dan hany membatasi pada eksplorasi saja," terang legislator Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Catat! Tiga Calon Bupati Jember Sepakat Tolak Eksplorasi Tambang
DPRD Jember, lanjut Thoif, akan terus mengawal keputusan bupati akan rencana tambang itu. Bahkan, jika bupati mengizinkan operasional tambang di Silo, pihaknya akan menggunakan hak angket dan hak interpelasinya. "Hak itu untuk mengetahui detail terkait alasan Bupati jika mengijinkan pertambangan Silo," tukasnya. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
