Reshuffle Kabinet, Golkar Dapat Satu Menteri: Idrus Marham, PAN: Taufik Kurniawan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera mereshuffle kabinet. Sumber BANGSAONLINE.com  menyebutkan, Presiden Jokowi sengaja menunggu selesainya Munaslub Golkar karena partai warisan Orde Baru itu memang dijanjikan dapat satu kursi di kabinet.

Bahkan santer diberitakan bahwa Jokowi - lewat Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan - ikut “menentukan” terpilihnya Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua umum Golkar dalam Munaslub tersebut. Jokowi juga tak mengelak soal keterlibatan Luhut dalam gerilya politik di Golkar untuk memenangkan Setnov sebagai ketua umum. Ketika memberi sambutan dalam pembukaan Munaslub Golkar Jokowi terang-terangan mengatakan apa salahnya Luhut mengumpulkan DPD Golkar karena dia dulu adalah Dewan Pertimbangan Golkar.

Lalu siapa kira-kira yang diplot jadi menteri dari Golkar?

”Dari Golkar yang ditunjuk sebagai menteri Idrus Marham (sekjen Golkar-red), sedang dari PAN Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR dari PAN-red),” kata sumber BANGSAONLINE.com di Jakarta.

Jokowi kini memang sudah meninggalkan prinsip politik koalisi tanpa syarat. Jika dalam kampanye pilpres dan awal menjabat presiden, Jokowi terkesan “Jaim” (jaga image) dan selalu mengatakan koalisi tanpa syarat, kini justru terang-terangan melakukan politik transaksional. Yakni memberi Golkar jatah satu kursi dengan catatan Golkar mendukung penuh Jokowi. Gayung pun bersambut. Setnov “pagi-pagi” sudah mendukung Jokowi untuk piplres 2019.

Sementara peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan bahwa reshuffle kabinet mungkin akan menyenangkan buat Golkar dan PAN namun jadi tantangan berat bagi Presiden Jokowi.

"Di reshuffle kali ini tantangan yang dihadapi Jokowi jauh lebih sulit karena harus mengakomodir PAN dan Golkar. Dia harus menjelaskan kepada parpol yang lebih awal mengusungnya. Jokowi harus bicara dengan pentolannya seperti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, JK sebagai wapres dan lainnya," kata Arya Fernandes kepada wartawan, Kamis (2/6/2016).

Situasi akan menjadi sulit karena Jokowi kemungkinan besar harus mengurangi jatah menteri parpol pendukungnya. Lantaran kalau main tambah menteri asal parpol maka komitmen Jokowi mewujudkan kabinet profesional bakal dipertanyakan.

"Apalagi kalau ada pengurangan jatah menteri dari parpol, tentunya tidak mudah karena akan mendapatkan perlawanan dari parpol pengusungnya," kata Arya.

Belum lagi Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat. Meskipun reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, tapi masyarakat berhak tahu alasan Jokowi mengganti menterinya.