Sidang paripurna pembentukan SPM. foto: MURSIDI/ BANGSAONLINE
Politisi PPP ini mengungkapkan, bahwa DPRD mengamati adanya tumpang tindih dalam layanan jaminan kesehatan ini, sehingga dibentuklah pansus, untuk mengurai kira-kira di mana yang mengalami trouble.
"Masak selama ini kita gelontorkan dana miliaran rupiah selalu kurang dan habis sebelum waktunya, kita tidak mau suuddzon," terangnya.
Abdurrahman melanjutkan, panitia husus (pansus) yang dipimpinnya akan segera bergerak untuk meminta keterbukaan demi masyarakat miskin, terhadap penggunaan anggaran SPM miliaran rupiah yang sudah habis.
"Sekarang sudah punya hutang terhadap RSUD Rp 3 miliar lebih selama dua bulan, saya minta ada keterbukaan data nantinya By Name By Address," pungkasnya.
Berdasarkan pengamatan BANGSAONLINE.com, usulan pembentukan panitia khusus (pansus) layanan SPM kompak diusulkan oleh tujuh fraksi yang ada di DPRD Situbondo, terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi GIS, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi PKB.
Diberitakan sebelumnya, layanan terhadap pasien miskin di Kabupaten Situbondo akan dihentikan. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan oleh pemkab Situbondo melalui APBD 2016 senilai Rp 9,5 miliar ternyata sudah habis Maret lalu. Bahkan pemkab saat ini sudah mempunyai hutang lebih dari Rp 3 miliar lebih ke Rumah Sakit milik daerah. Hutang tersebut untuk menutupi kekurangan anggaran layanan pasien miskin di RSUD Situbondo, selama bulan April dan Mei.
Karena itulah, pemkab Situbondo akan menghentikan layanan pasien miskin melalui pemberian Surat Pernyataan Miskin (SPM). Jika tidak, jumlah hutang untuk penggunaan dana layanan pasien miskin ke pihak rumah sakit akan terus membengkak. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
