Di sisi lain, jelang tiga pekan penutupan lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya baru menyerahkan jumlah data PSK ke Kementrian Sosial (Kemensos) kemarin. Padahal, seharusnya proses pendataan seharusnya rampung pada pertengahan Mei lalu. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya beralasan keterlambatan pendataan ini karena masih ada data tambahan sebanyak 268 PSK. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah PSK di Dolly mencapai 1.450 perempuan.
“Penyerahan data tidak bisa dikatakan terlambat. Sebab, jumlah PSK itu harus tidak ada yang terlewatkan. Langkah selanjutnya setelah penyerahan data ke Kemensos ini, kami belum tahu sebab kemensos hanya meminta seluruh data harus sudah masuk,” terangnya.
Sementara itu, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Surabaya beserta petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya rutin menggelar razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pertigaan Jalan Girilaya. Tindakan ini meresahkan sejumlah warga setempat dan juga pengguna jalan. Diduga, razia ini sebagai prakondisi penutupan Dolly. Tujuannya, agar pengunjung Dolly tidak nyaman.
Harapannya, secara perlahan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu akan tutup dengan sendirinya. “Seharusnya ada langkah koordinasi sebelum razia digelar. Banyak laporan masyarakat yang resah dengan razia itu. Kalaupun ada razia, harus ada izin resmi ada. Kemudian, tujuan razia ini juga harus jelas,” katanya.
Politisi asal PDI-P ini meminta, jika razia digelar seharusnya jangan hanya disatu kawasan saja. Selama ini, razia hanya digelar di sekitar lokalisasi Dolly. Sementara kawasan hiburan lain di Surabaya tidak digelar razia. Dikhawatirkan, kegiatan razia justru memprovokasi warga lokalisasi untuk makin melakukan perlawanan. “Kami seluruh anggota DPRD Surabaya termasuk Komisi D tidak pernah diajak rembug soal kegiatan razia ini. Kalau menutup Dolly, warga jangan hanya diberi janji-janji akan diberdayakan saja, tapi harus ada bukti yang jelas,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
