H. Sukhoiri, SH. foto: suhud/bangsaonline.com
Sebagai contoh, koreksi soal carut marutnya aktivitas kendaraan besar yang tetap melintas pada saat jam-jam terlarang yang akhir-akhir ini kerap dilontarkan masyarakat.
Padahal, Bupati sudah mengeluarkan SE (surat edaran) yang berisikan larangan. "Bupati harus bisa evaluasi, yang salah SE-nya, penegak SE atau masyarakat yang menjadi objek dari SE tersebut," cetusnya.
Kini tanggapan masyarakat yang masih hangat soal jebloknya PAD (pendapatan asli daerah) di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016 yang berakibat banyaknya program yang telah dicanangkan jadi korban. Program-program itu dikepras dan batal dilakukan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban.
Ia menegaskan bahwa SQ harus bisa evaluasi di mana letak kesalahannya. Mengapa aparaturnya tidak mampu menjalankan program yang telah disepakati bersama saat pembahasan RAPBD 2016. ”Jadi, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Harus dicarikan solusi. Harus duduk bersama," pintanya.
Sukhoiri yakin kalau SQ dalam pemerintahannya periode ke-2 ini sangat selektif dalam menjalankan program, bisa menakar kemampuan diri, kemampuan aparatur dalam menjalankan program, dan bisa mewujudkan teamwork, besar kemungkinan program-program itu akan sukses meski tidak bisa 100 persen. "Mana ada di dunia ini program yang bisa sukses 100 persen," pungkasnya. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
