Sekda Gresik Minta SKPD Tak Buat Program Muluk-muluk

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kondisi PD (pendapatan daerah) Gresik di tahun 2016 yang tidak menguntungkan, hingga mengakibatkan kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) anjlok, disikapi serius para petinggi Pemkab Gresik. Sekda Gresik, Djoko Sulistio Hadi misalnya, meminta agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak membuat program muluk-muluk.

"Kan percuma membuat program ndhakik-ndhakik (muluk-muluk) kalau tidak didukung ketersediaan anggaran," kata Sekda kepada BANGSAONLINE.Com.

Untuk itu, Djoko meminta kepada semua SKPD agar membuat program yang rasional, program yang bisa membantu kebutuhan masyarakat. Tapi, lagi-lagi program tersebut harus dirasionalkan dengan kekuatan anggaran yang tersedia.

"Saya sudah pesan dengan teman-teman Timang (tim anggaran) Pemkab Gresik dan Banggar (badan anggaran) DPRD Gresik agar tidak terlalu memaksakan membuat program yang kiranya anggarannya tidak nutut. Sebab, akan percuma, program itu tidak akan bisa terwujud," jelas mantan Kepala Inspektorat ini.

Kemudian, lanjut Djoko soal PD (Pendapatan Daerah). Baik dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), dana transfer, bagi hasil dan lainnya.

Dia meminta agar dalam penentuan target PD, khususnya di sektor PAD harus dilihat dari potensi daerah dan potensi pendapatan. "Jadi, jangan membuat target terlalu tinggi. Karena kalau tidak bisa tercapai nantinya susah. Makanya, membuat target itu rasional saja, " pintanya.

Djoko mengakui, banyaknya target PD tidak tercapai pada tahun 2016, khususnya ketika pembahasan RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) tahun 2016, karena disebabkan beberapa faktor.

Di antaranya, adanya perubahan regulasi, seperti soal parkir berlangganan, jasa kepelabuhanan, IMB dan lainnya. "Ini jelas akan jadi bahan evaluasi kami dalam penentuan target PD yang akan datang," pungkas mantan Kepala Kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ini.

Banggar DPRD dan Timang Pemkab Gresik batal lakukan finalisasi RAPBD-P 2016 pada Rabu (21/9). Karena itu, rencananya finalisasi tersebut akan kembali dilakukan Sabtu (24/9). (hud/ns) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News