Stiker parkir berlangganan yang tidak berlaku di Jombang. Foto : dok.bangsaonline
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Bobroknya kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang mulai jadi perbincangan hangat di kalangan DPRD setempat. Untuk memperbaiki bahkan kemungkinan membatalkan Perda (Peraturan Daerah) tentang parkir berlangganan, legislatif akan segera melakukan kajian ulang.
Persoalan tentang pungutan para Jukir (Juru Parkir) kepada pengendara sudah masuk ke meja anggota dewan. Padahal seharusnya, pungutan dengan modus apapun tidak boleh dilakukan Jukir. "Jadi, kita kan sudah membayar retribusi setiap tahun. Seharusnya memang sudah tidak terbebani lagi dengan pungutan para Jukir," kata Muhaimin, anggota komisi A DPRD Jombang.
BACA JUGA:
- Tewaskan 6 Orang, Dishub akan Tutup Perlintasan Kereta Api di Jabon Jombang
- Bebani Masyarakat, Fraksi Gerindra Minta Pemkot Pasuruan Batalkan Rencana Naikkan Tarif Parkir
- Dishub Kota Pasuruan Lakukan Penegakan Perda Parkir Langganan, Parkir Wisata, dan Parkir Tepi Jalan
- Puluhan Sopir Bus dan Kru Dites Urine di Terminal Kepuhsari Jombang
Baginya, salah satu langkah yang bisa dilakukan pihaknya untuk mengurai dan mengatasi persoalan dalam parkir berlangganan dengam mengkaji ulang Perdanya. "Penerapan Perda ini ternyata masih menimbulkan persoalan, maka lebih baik kita kaji ulang saja," lanjutnya.
Pengakuan adanya polemik dalam penerapan Perda parkir berlangganan juga dipaparkan Mas’ud Zuremi, Ketua komisi C DPRD Jombang. Menurutnya, meskipun kebijakan parkir berlangganan ini memiliki potensi menyumbang PAD (Pemasukan Asli Daerah) tetap perli dikaji ulang karena banyaknya temuan persoalan dalam penerapan di lapangan.
"Dalam proses kajian ulang Perda ini, lintas komisi harus terlibat. Komisi A mengenai ijinnya, komisi B mengenai retribusinya, komisi C mengenai jumlah kendaraan yang terkena retribusi dan penerapan di lapangan,’’ ujar Mas'ud sabtu (1/10).
Sebagaimana diketahui, penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang dinilai percuma. Pasalnya para Jukir masih memungut uang biaya parkir dari pengendara yang sudah berlangganan.
Penarikan sendiri diakui lantaran para jukir diwajibkan setor setiap bulannya di instansi terkait. Tidak hanya itu, seluruh kendaraan di Jombang dikenakan retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pengurusan pajak. Padahal, tidak semua kendaraan parkir di area berlangganan.(rom/dio)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
