Minta Jaminan Aman Kapolda Metro Jaya, Anton Medan Ancam Pakai Hukum Rimba Jika Ricuh

SEJUMLAH ormas Islam akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demo besar-besaran ini akan berlangsung pada Jumat (4/11).

Ketua umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan (59) berjanji akan melakukan hukum rimba apabila pihak kepolisian dan juga TNI tidak dapat menjaga keamanan Ibu Kota Jakarta. Anton menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, membahas aksi massa tanggal 4 November 2016.

"Saya akan melakukan hukum rimba kalau Polisi dan TNI tidak bisa mengamankan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/10).

Menurut Anton, pihaknya tak mau demo yang berlangsung pada tanggal 4 November besok berlangsung anarkis. Pihak keamanan yakni Polri dan TNI harus dapat menjamin kemanan masyarakat.

"Polisikan formal, tapi kalau nanti ada yang bertindak sewenang-wenang dengan menjual agama saya gunakan hukum rimba. Islam itu tinggi jangan direndahkan. Saya Anton Medan beragama Islam, bukan Islam Anton Medan," tegasnya.

Menurutnya, siapapun yang merusak Jakarta dan juga negara ini akan berhadapan dengan dirinya. "Jadi kalau ada yang mau merusak negara ini anda harus berhadapan dengan Anton Medan," ujarnya.

Dalam kunjungannya, mantan mafia kelas kakap tersebut meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan untuk menjaga keamanan Jakarta. "Kita minta jaminan keamanan Kapolda untuk Tanggal 4," pungkasnya.

Megenai rencana Ketua FPI Habib Rizieq Shihab yang akan turun ikut unjuk rasa di Istana Presiden, Anton Medan meminta, Rizieq agar tak sombong. Dia membeberkan dulu dirinya pernah membebaskan Rizieq ketika ditangkap.

"Saya katakan sohib saya Munarman, Habib Rizieq pernah ditangkap Kapolda dulu Pak Makbul. Saya yang jamin keluar. Mau sombong apa, saya tidak benci. Jangan eksploitasi agama," tegas Anton.

Anton pun mengaku siap turun langsung menjaga keamanan Jakarta jika potensi ricuh dalam rencana demo ormas Islam membesar. "Saya enggak tahu. Anda jangan mancing saya. Tapi kalau butuh, saya punya massa," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, penanganan aduan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri.

Penyelidik telah memintai keterangan sejumlah saksi, ahli, dan pelapor dalam laporan dugaan penistaan agama ini.

Salah satu pelapor yang masih akan dihadirkan yaitu perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI). Penyelidik telah mengirimkan undangan, tetapi FPI belum memenuhi. "FPI minta ditunda, minta Selasa atau Rabu (pekan ini). Padahal, kami maunya cepat (usut kasus Ahok)," ujar Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Senin (31/10).

Kapolri berharap agar pelapor ataupun saksi yang diminta hadir bisa kooperatif dalam proses penyelidikan ini. Ia ingin kasus ini bisa ditangani segera sehingga bisa disimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak.

"Termasuk pelapor lain, tanpa perlu panggilan, kalau bisa datang sendiri. Akan kami periksa supaya bisa lebih cepat," kata Tito.

Tito mengatakan, kepolisian tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Jika ada laporan masyarakat, pasti akan dipelajari dan ditindaklanjuti.

Ahok dituduh menistakan agama karena mengutip surat Al Maidah ayat 51 beserta beberapa kalimat yang dianggap menghina Islam.

Dari permukaannya, kasus tersebut berkaitan dengan agama. Namun, diakui Tito, banyak juga pendapat yang menyebut laporan itu bermuatan politis. Oleh karena itu, polisi menangani kasus itu dengan hati-hati untuk pembuktiannya.

"Tapi, kesan publik ada pihak yang gunakan untuk kepentingan politik, pasti ada," kata Tito.(mer/yah/lan)

Sumber: merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News