SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masyarakat terus gencar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan kasus penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, ada rencana aksi besar-besaran pada tanggal 25 November dan 2 Desember sebagai kelanjutan aksi pada 4 November lalu.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais meminta kepada Presiden Joko Widodo lebih mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Baca Juga: Demo HMI Kediri Peringati 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Diwarnai Aksi Dorong Pintu Gerbang
"Untuk itu segera menahan Ahok, sebab kasusnya sudah bukan lagi persoalan umat Islam dan berpotensi memecah-belah bangsa," kata Amien Rais usai memberi ceramah pada Resepsi Milad ke-107 Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, di Graha ITS, Minggu (20/11).
Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan sebelum terlambat. "Nasi belum jadi bubur, tangkap segera. Kalau yang lain ditangkap, kenapa ini kok bebas. Ada apa?," tegas Amien yang juga tokoh reformasi.
Amien menyampaikan hal itu agar Presiden Jokowi memerhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Dia sendiri secara pribadi mengaku mengenal Jokowi sebagai teman baik.
Baca Juga: Kapolres Blitar Kota Bantah Tangkap Pria Pembawa Poster Saat Kunjungan Jokowi: Hanya Mengamankan
"Tapi saya ingatkan agar cepat mengambil kebijakan. Tolong dipercepat selesai itu," katanya.
Menurut Amien, jika sampai Presiden Jokowi terlambat, maka sama saja dengan membunuh sejarah Indonesia. Bangsa ini, kata Amien, sedang gonjang-ganjing. "Bangsa ini tarung, pecah. NKRI juga bisa bubar," ujarnya.
Amien menyarankan sebaiknya Jokowi tidak hanya mendengar masukan dari yang asal bapak senang. "Dengarkan juga tokoh-tokoh dari kalangan ulama, intelektual, orang kampus, wartawan, dan lain-lain. Insyaallah mereka akan memberi pandangan yang imbang," katanya.
Baca Juga: Laknatullah! Mushaf Alquran Dibakar di Swedia
Sementara kemarin, Presiden Jokowi makan siang dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan. Menu ikan bakar dan bakmi goreng yang disantap rupanya dibawa Megawati dari rumahnya.
"Itu bukan saya yang masak. Beliau (Megawati) membawa bakmi godok dan bakmi goreng untuk makan di Istana," ujar Jokowi seusai makan siang di teras Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
"Jadi saya ditraktir (Megawati), he-he-he...," kata dia seraya tertawa.
Baca Juga: Gus Solah Ajak Laporkan Balik, Jika Ahok Pidanakan KH Ma’ruf Amin
Makan siang Jokowi dan Megawati berlangsung tertutup. Saat wartawan mengabadikan momen makan siang di awal, tak banyak percakapan di antara keduanya. Mereka asyik mengambil lauk-pauk dari atas meja.
Namun, kepada wartawan seusai makan siang, Jokowi mengaku membicarakan banyak hal dengan Megawati yang sekaligus menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.
"Komunikasi seperti siang ini sangat efektif untuk menemukan berbagai solusi dari permasalahan-permasalahan bangsa yang ada. Baik tadi kita bicara makro ekonomi, politik nasional kita, dan hal-hal yang bersifat sosial," ujar Jokowi.
Baca Juga: Sidang Kasus Penistaan Agama Ahok, JPU: Dia Merasa Paling Benar
Selain itu, Jokowi tidak menampik bahwa topik Pilkada di 101 daerah di Indonesia juga masuk ke dalam pembicaraan makan siangnya dengan Megawati.
Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah dalam waktu dekat. Secara khusus, Mega mengaku telah menyampaikan rencananya tersebut pada Presiden Jokowi.
"Saya akan bertemu dengan beberapa partai pendukung Presiden. Itulah permintaan saya pada beliau (Presiden). Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi," kata Mega.
Baca Juga: Sebut Jenderal M Yusuf Saudara Kandung Ayah Angkatnya, Mantan Wawali Makassar Bantah Ahok
Sebelumnya, Mega telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di kediaman pribadinya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Golkar adalah salah satu partai yang masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Mega menyebut, penting bagi partai-partai koalisi untuk terus berkomunikasi agar dukungan pada pemerintah semakin kuat.
Secara khusus, Mega menyebut perlu bertemu dengan pimpinan PAN, PPP dan PKB yang juga masuk jajaran partai pendukung pemerintah. Sebab, dalam pencalonan di sejumlah Pilkada, ketiga partai tersebut justru berada pada posisi yang berseberangan dengan PDIP.
"Padahal, pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya kalau sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama. Tetapi adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu," ucap Mega. (mer/tic/kcm/lan)
Baca Juga: Eksepsinya Dianggap Menista Agama, Ahok Dilaporkan Lagi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
