Ray Rangkuti
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Suhu politik pada pergantian tahun menghangat. Kabar mengenai rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet santer beredar.
“Saya dengar memang ada (reshuffle) Januari ini, tapi tunggu saja keputusan Presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifuddin Sudding, dikutip dari Tempo.co.
Seorang pengurus teras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan rencana perombakan kabinet itu sudah muncul pada pekan pertama November lalu. Pasalnya, Presiden Jokowi tidak puas terhadap kinerja sejumlah menteri.
Namun, pelaksanaan reshuffle terpaksa tertunda karena munculnya demonstrasi pada 2 Desember lalu. Untuk menghindari situasi politik yang semakin memanas, Presiden Jokowi memilih untuk menundanya hingga kondisi dianggap sudah tenang.
“Jadi diundur lagi, bisa pertengahan Januari,” katanya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Wuryanto, tidak mau berkomentar ihwal informasi tersebut. “Tanyakan ke Presiden,” tutur Bambang.
Kabar rencana perombakan kabinet itu juga berembus kencang di Istana Negara.
“Memang makin santer kabar tentang rencana pergantian menteri,” ucap juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, Rabu pekan lalu.
Namun, menurut Johan, ia belum pernah mendengar rencana reshuffle itu langsung dari Presiden. “Saya belum pernah mendengar langsung dari Presiden Joko Widodo soal ada reshuffle lagi. Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujar Johan.
Presiden Jokowi sendiri menepis kabar bahwa dia akan merombak kabinet. “Tidak ada. Tidak ada,” katanya di Wisma Atlet, Kemayoran, Kamis lalu.
Hingga kemarin, isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja jilid III kembali mencuat ke permukaan. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti beberapa orang menteri atau jabatan setingkat menteri di kabinetnya.
Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meyakini, menteri dari PPP dan PAN yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, dia menduga dua partai itu akan dikeluarkan dari kabinet kerja.
"Ada potensi PPP dan PAN akan di-out dari kabinet (kerja)," kata Ray seperti dilansir Inilah.com.
Alasannya, kata dia, dua partai tersebut tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Terutama dalam menghadapi aksi damai yang berlangsung pada 4 November dan 2 Desember 2016 atau lebih dikenal dengan aksi damai 411 dan 212.
"PAN dianggap loyalitasnya rendah terhadap Jokowi terkait dengan kasus 212 dan 411. Enggak ada upaya yang signifikan dari mereka berada di posisi Jokowi malah mereka membuka pintu terjadinya demontrasi besar-besaran," ujar dia.
Selain itu, kata dia, terlihat keterlibatan Politikus PAN Amin Rais dalam aksi tersebut. Demikian juga dengan PPP kubu Romahurmuziy yang tidak berpihak pada Presiden untuk meredam aksi tersebut.
"(Dan) Pernyataan dari ketua MPR dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan yang membolehkan para demontran menginap di DPR," kata dia.
Menurut dia, hal ini yang menjadi dasar presiden untuk mengaluasi dua partai itu. "Kalau punya teman nggak punya Kesetiaan buat apa dipertahankan," papar dia. (inc/tic/lan)
