TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (18/1). Kedatangan mereka untuk menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan rakyat.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintah memberlakukan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, mengembalikan SKTM kesehatan dan memperjelas persyaratannya, serta menolak PP No. 60 Tahun 2016 tentang kenaikan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Demo Kantor Pemkab dan DPRD, Ratusan Guru di Tuban Minta Diangkat PPPK
Dalam demo tersebut, koordinator aksi, Makhdum, menilai bahwa penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti SKTM tidak tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya memiliki SKTM namun tidak menerima KIS tidak bisa berobat gratis.
Pantauan BANGSAONLINE.com, aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan lantaran mahasiswa ngotot ditemui Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Massa kemudian berusaha merangsek masuk ke gedung dewan sehingga terlibat aksi dorong-dorongan dengan pihak keamanan.
Petugas akhirnya mempersilakan perwakilan mahasiswa untuk memeriksa gedung dewan. Hasilnya, mereka tidak menemukan Ketua DPRD, hanya ada beberapa anggota dewan.
Baca Juga: Diduga Selingkuh, Kepala Dusun di Tuban Dituntut Mundur oleh Warga
"Kami sangat kecewa lantaran tuntutan kami tidak bisa diterima langsung oleh ketua DPRD. Kami juga kecewa karena anggota tak membolehkan kami memasang poster di kantor," ujar Ketua PC PMII Tuban, Lyatun Nafisa, kepada BANGSAONLINE.com.
Ia berharap, Pemkab segera menindaklanjuti tuntutuan tersebut, atau paling tidak membenahi penyaluran KIS, sehingga tepat sasaran. "Kami harap pemerintah memperhatikan nasib masyarakat miskin, SKTM itu jangan dihapus," ujarnya. (tbn1/wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News