Suasana rapat terkait penolakan SK Kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Untuk itu, Anwar Sadad yang juga salah satu tim formatur ini mendesak agar masalah tersebut diajukan ke MP (Mahkamah Partai).
Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik, H. Achmad Nadir mengaku tidak tahu menahu terkait turunnya SK tersebut. Ia hanya mengatakan sempat diundang Ketua DPP PPP H. M. Romahurmuziy sebelum SK tersebut turun. "Jadi SK turun ya seperti itu," klaimnya.
Menanggapai penolakan oleh mayoritas pengurus DPC, pihaknya berjanji akan meneruskannya ke DPW dan DPP. "Saya akan berjuang untuk itu. Saya jaminannya. Ini semua untuk kebesaran PPP Gresik," jelas Nadir.
Nadir menyatakan,soal penolakan SK tersebut sudah dikomunikasikan dengan DPP PPP. "Pihak DPP akan review. DPP sudah mengetahui kalau mayoritas pengurus PPP Gresik menolak kepengurusan tersebut," terangnya.
"Yang penting saat ini adalah membesarkan PPP Kabupaten Gresik. Sebab, tugas yang akan dihadapi PPP Gresik ke depan makin besar. Terlebih, tugas menghadapi pesta demokrasi Pilpres (Pemilu Presiden) dan Pileg (Pemilu Legislatif) yang akan berlangsung bersamaan pada tahun 2019. PPP harus menjadi pemenang. Setidaknya jumlah kursi bertambah," katanya.
PPP Gresik, tambah Nadir, juga akan mempersiapkan Pilkada Gresik 2020. "Nanti PPP harus bisa mengegolkan calon bupati dan calon wakil bupati. Siapapun mereka," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik, Khoirul Huda. Ia menyatakan, dirinya tidak tahu menahu soal keputusan susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Gresik. "Saya dan Pak Nadir bukan formatur. Makanya, kami tidak tahu," katanya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
